Jakarta, mediaperkebunan.id – Komoditas kelapa dengan jutaan hektare areal perkebunan di Indonesia yang tersebar dari Riau, Sulawesi, Maluku hingga Papua tidak hanya menjadi sumber pendapatan jutaan petani, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai bahan baku berbagai produk hilir bernilai tambah tinggi, mulai dari minyak kelapa, santan, arang tempurung, karbon aktif, cocopeat, cocofiber, hingga produk pangan dan kosmetik.
Namun di balik besarnya peluang tersebut, industri kelapa nasional masih menghadapi tantangan serius. Sebagian besar ekspor kelapa Indonesia masih didominasi produk primer berupa kelapa butiran, sementara produktivitas kebun rakyat relatif rendah akibat tingginya proporsi tanaman tua, rusak, terserang penyakit, dan penggunaan benih yang tidak bersertifikat. Kondisi ini menyebabkan pasokan bahan baku untuk industri pengolahan belum optimal, padahal permintaan pasar domestik maupun ekspor terus meningkat.
Di tengah tantangan tersebut, pemerintah menjadikan hilirisasi perkebunan sebagai salah satu program prioritas nasional. Upaya ini tidak hanya bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, memperkuat ekonomi pedesaan, dan mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah. Namun keberhasilan hilirisasi tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan. Karena itu, penyediaan benih unggul menjadi fondasi utama yang harus dipersiapkan sejak awal.
Hal tersebut disampaikan oleh Ebi Rulianti, S.P., M.Sc., Direktur Perbenihan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, dalam Webinar Talkshow “Pengembangan Benih Kelapa untuk Mendukung Hilirisasi Perkebunan” yang digelar pada hari Rabu (03/06/2026). Menurutnya, tantangan terbesar pengembangan kelapa saat ini adalah tingginya jumlah tanaman tua dan rusak yang masih mendominasi sebagian kebun kelapa nasional.
“Jumlah tanaman tua dan rusak untuk komoditas kelapa masih cukup banyak. Program replanting maupun ekstensifikasi kelapa melalui APBN selama ini masih terbatas, berbeda dengan program pada era 1990-an yang cukup masif,” ujar Ebi.
Padahal, menurutnya peluang pasar kelapa Indonesia masih sangat besar. Saat ini ekspor kelapa Indonesia masih didominasi dalam bentuk kelapa butiran, sementara peluang peningkatan nilai tambah melalui produk hilir masih terbuka lebar. Oleh karena itu, pemerintah melalui arahan Presiden mendorong percepatan program hilirisasi perkebunan sebagai salah satu strategi memperkuat perekonomian nasional.
Hilirisasi Tingkatkan Nilai Tambah dan Serap Tenaga Kerja
Ebi menjelaskan bahwa hilirisasi perkebunan tidak hanya bertujuan meningkatkan ekspor produk olahan, tetapi juga mengurangi ketergantungan impor bahan baku tertentu sekaligus menciptakan lapangan kerja di pedesaan. “Pemerintah hadir untuk membuka lapangan pekerjaan di tingkat desa melalui program hilirisasi perkebunan,” katanya.
Namun upaya tersebut tidak dapat berjalan optimal apabila ketersediaan bahan baku masih terbatas. Banyak kebun kelapa saat ini mengalami penurunan produktivitas akibat usia tanaman yang sudah tua, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), penyakit, hingga penggunaan benih yang tidak legal.
Karena itu, Kementerian Pertanian menempatkan penyediaan benih sebagai salah satu prioritas utama dalam mendukung pengembangan kawasan perkebunan nasional. “Benih memang bukan segalanya, tetapi segala sesuatu berawal dari benih,” tegas Ebi.
Keseriusan pemerintah terlihat dari peningkatan anggaran yang sangat signifikan untuk program penyediaan benih perkebunan. Pada tahun sebelumnya, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp1,5 triliun untuk penyediaan benih lima komoditas perkebunan. Sementara pada tahun 2026, anggaran tersebut meningkat menjadi Rp3,5 triliun untuk mendukung penyediaan benih tujuh komoditas perkebunan.
“Tahun lalu kami memperoleh tambahan anggaran sekitar Rp1,5 triliun untuk penyediaan benih lima komoditas, dan tahun ini anggaran penyediaan benih tujuh komoditas perkebunan mencapai Rp3,5 triliun. Ini merupakan anggaran terbesar sepanjang saya bekerja selama 24 tahun,” ungkapnya.
Dijelaskan bahwa target kegiatan hilirisasi perkebunan hingga tahun 2027 sendiri mencapai sekitar 228 ribu hektare yang mencakup program peremajaan dan ekstensifikasi tanaman perkebunan.
Di balik besarnya target tersebut, Direktorat Perbenihan Perkebunan menghadapi tantangan serius berupa keterbatasan kebun sumber benih. Baik kebun induk maupun Blok Penghasil Tinggi (BPT/PIT) yang menjadi sumber produksi benih masih terbatas jumlahnya.
Ebi mengungkapkan bahwa saat dirinya mulai menjabat sebagai Direktur Perbenihan Perkebunan, potensi produksi benih kelapa nasional jauh dari kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung program pengembangan kawasan. “Ketika saya mulai menjabat sebagai Direktur Perbenihan, potensi benih yang dihasilkan hanya sekitar 9 juta butir, sementara target yang harus dicapai sangat besar,” jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, berbagai langkah percepatan dilakukan. Mulai dari penetapan kebun sumber benih baru, penambahan tenaga pemulia, perpanjangan umur produktif kebun sumber benih, hingga pendampingan intensif kepada produsen benih.
Selain itu, Direktorat Perbenihan Perkebunan juga terus membuka peluang usulan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL). Saat ini, CPCL yang tersedia baru memenuhi sekitar 30 persen dari kebutuhan pengembangan kawasan yang direncanakan.
Produksi Benih Meningkat Empat Kali Lipat
Berbagai strategi yang dijalankan mulai menunjukkan hasil positif. Potensi produksi benih kelapa nasional kini meningkat signifikan menjadi sekitar 40,6 juta butir per tahun yang tersebar di 34 provinsi.
Untuk memastikan keberlanjutan program, pemerintah juga mendorong pembangunan kebun induk baru oleh pemerintah daerah maupun sektor swasta. Pada tahun ini saja, melalui dukungan APBN, dibangun sekitar 45 hektare kebun induk baru.
Tidak hanya itu, pemerintah mulai menerapkan pola kemitraan produksi benih dengan para produsen. Skema tersebut mencakup penyediaan lahan, pembelian benih, hingga penyaluran yang didukung pemerintah.
“Kami cukup optimistis bahwa ketersediaan benih sudah semakin memadai dan akan terus ditingkatkan melalui kolaborasi pemerintah, swasta, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan agar program nasional ini dapat berhasil,” pungkas Ebi.
Dengan peningkatan kapasitas produksi benih dan sinergi berbagai pihak, pengembangan kawasan kelapa untuk mendukung hilirisasi perkebunan diharapkan dapat berjalan lebih cepat, sekaligus menjadi fondasi penting bagi peningkatan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat di sentra-sentra perkebunan Indonesia.
