Tembilahan, mediaperkebunan.id – Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) adalah sentra perkebunan kelapa terbesar, tidak hanya di Provinsi Riau, melainkan juga di seluruh Indonesia.
Namun saat ini muncul kabar yang cukup memprihatinkan, yaitu sebanyak 80.000 hektar (Ha) dari 400.000 Ha perkebunan kelapa milik rakyat di Kabupaten Inhil dalam keadaan rusak berat.
Hal ini, seperti dikutip Mediaperkebunan.id dari laman resmi Pemkab Inhil, Senin (26/5/2025), sudah disampaikan langsung oleh Bupati Herman kepada pemerintah pusat beberapa waktu yang lalu.
Saat itu dirinya mendampingi Gubernur Riau Abdul Wahid untuk menemui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia, Rachmat Pambudy.
“Oleh karena itu, kami meminta bantuan berupa perbaikan tanggul sepanjang 5.000 kilometer (Km), pembuatan pintu klep 20 unit, dan dilakukan normalisasi, Serra termasuk juga perlu dilakukan upaya peremajaan kelapa,” ungkap Bupati Herman.
Persoalan perkebunan kelapa, termasuk milik rakyat, kata Bupati, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) karena masyarakat Inhil tengah bergiat melakukan produksi tersebab harga kelapa yang terjaga.
“Dulu harga kelapa per butir sempat Rp 2.000 per butir. Namun sekarang dihargai per kilogram (Kg), dan harganya bisa mencapai Rp 6.000 atau Rp 7.000 per Kg,” ucap Bupati Inhil.
“Jadi masyarakat atau petani kelapa di Kabupaten Inhil kini tengah berusaha untuk memperbaiki kebun yang rusak tersebut, dan ini perlu dukungan kita semua,” tutur Herman lebih lanjut.
Sebagai sektor tempat bergantung hidup masyarakat, Herman bilang, dukungan infrastruktur memadai bagi perkebunan perlu dilakukan.
Namun, kata dia lagi, akibat keterbatasan dana di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), jalan penghubungan antarkebun saja masih belum bisa diwujudkan oleh Pemkab Inhil.
“Kami juga memerlukan peningkatan jalan produksi, karena selama ini para petani kelapa di Inhil selalu membawa kelapanya dengan cara menggunakan perahu dan melewati sungai yang ada di Inhil,” ungkap Bupati Herman.
“Dengan perbaikan infrastruktur, kami berharap akses untuk membawa hasil kebun dapat lebih mudah, sehingga harga jual kelapa rakyat akan dapat lebih baik,” tegas Bupati Inhil.
Dengan dukungan kementerian terkait, Bupati berharap industri kelapa, termasuk milik rakyat, bisa semakin berkembang dan taraf ekonomi semakin meningkat.
Dalam audiensi yang dipimpin Gubernur Abdul Wahid serta diikuti Kepala Daerah se Riau ke Kementerian PPN/Bappenas beberapa waktu yang lalu, Bupati Herman yakin bisa menggaet dukungan untuk perbaikan kebun kelapa di seluruh Inhil.
“Kami datang ke Jakarta bukan untuk formalitas saja, namun membawa hajat dan harapan masyarakat. Semoga membuahkan hasil dan ada solusi untuk persoalan di daerah kami,” tegas Bupati Inhil.
