Jakarta, mediaperkebunan.id – Pengamat sekaligus tokoh industri kelapa sawit, Sahat M. Sinaga, menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam pengelolaan sawit nasional, mulai dari teknologi pengolahan, emisi karbon, hingga kelembagaan petani. Hal tersebut disampaikannya di sela-sela peluncuran buku “Dari Loyang Jadi Emas”.
Sahat menilai, proses industri sawit saat ini masih menyimpan banyak inefisiensi, terutama dari sisi teknologi pengolahan yang berdampak pada tingginya emisi karbon. Ia menyebutkan bahwa jumlah pabrik kelapa sawit (PKS) di Indonesia telah mencapai angka signifikan. “Teknologi sterilisasi di kebun sekarang sudah berjumlah kira-kira 1340 unit PKS. emisi karbonnya sekitar 60 juta ton Co2 equivalen per tahun,” ujarnya di sela-sela peluncuran bukunya pada hari Rabu (15/04/2025).
Tidak hanya itu, ia juga mengkritik proses lanjutan di refinery yang dinilai merusak kandungan alami minyak sawit. “Refinery technology dengan temperatur 245 derajat celcius habis semua. Bodohnya kita beli lagi sintetik vitamin A masukkan ke dalam. Maka kita ubah pakai teknologi deodorizer suhu 55 sehingga vitamin tetap ada di dalam,” ujarnya. Menurutnya, pendekatan tersebut tidak efisien dan justru menghilangkan keunggulan alami sawit sebagai sumber nutrisi.
Sebagai alternatif, Sahat mendorong perubahan konsep produk sawit, termasuk dalam penamaan. “Jadi saya produk ini dituliskan dari Crude Palm Oil (CPO) jadi Degummed Palm Mesocarp Oil (DPMO),” ungkapnya, sebagai upaya menegaskan nilai tambah sawit sebagai bahan pangan bernutrisi.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya perubahan cara pandang terhadap sawit, dari sekadar minyak goreng menjadi bagian dari konsumsi pangan yang lebih luas. Namun, ia mengakui bahwa edukasi kepada masyarakat membutuhkan biaya besar. “Persoalannya adalah edukasi perlu biaya besar jadi kita tidak lagi bilang sawit minyak goreng, alihkan sawit jadi bahan pangan bervitamin,” jelasnya.
Dalam konteks global, Sahat juga menyinggung peluang perdagangan karbon. Ia menyebutkan bahwa potensi ini sebenarnya sudah dilirik oleh negara lain. “China siap membeli emisi karbon dan itu sudah ada mou. persoalannya di republik ini tentang emisi karbon belum ada yang beres, tentang regulasi dll belum ada,” katanya.
Di sisi kelembagaan, Sahat menilai perlunya pembenahan menyeluruh, termasuk pembentukan satu badan khusus yang mengelola sawit nasional. “Segera sawit di bawah satu badan. kedua, tuntaskan penyelesaian lahan-lahan (one main policy),” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan posisi petani melalui koperasi, bukan lagi skema individu atau inti plasma. “Seluruh petani sawit ada dalam koperasi bukan plasma punya ISPO sehingga traceable,” ujarnya. Menurutnya, model koperasi akan meningkatkan transparansi dan daya saing, sekaligus memperkuat posisi petani dalam rantai pasok.
Dengan luas kebun rakyat mencapai jutaan hektare, Sahat menilai pendekatan individu tidak lagi relevan. “Petani 6,38 juta hektar. Jadi saya rencanakan, sawit tidak boleh dikelola individu,” katanya. Ia bahkan mencontohkan kondisi di Afrika sebagai pelajaran. “Pengalaman menunjukan sawit di Afrika sudah 5000 tahun kok nggak maju-maju? karena dikelola oleh suku-suku,” tambahnya.
Melalui berbagai pandangan tersebut, Sahat menegaskan perlunya transformasi menyeluruh di sektor sawit, baik dari sisi teknologi, regulasi, hingga kelembagaan, agar industri ini dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi Indonesia.
