Makasar – Sudah terbukti trilliunan rupiah setiap tahun disumbangkan oleh petani perkebunan. Angka tersebut akan lebih tinggi lagi jika kita mampu meningkatkan produktivitas dan merehabilitasi kebun kebun petani yang ada saat ini.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur jenderal Perkebunan, Bambang saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Perkebunan Tahun 2017, Kamis (16/2/2017) di Makasar, Sulawesi Selatan.
Artinya, menurut Bambang saat ini kondisi perkebunan telah berada pada titik nadir yang menghawatirkan. Hal ini karena selain produktivitasnya yang mengalami penurunan juga tengah mengalami tekanan yang luar biasa dari pihak pihak yang tidak ingin perkebunan di Indonesia menjadi maju.
Salah satu diantaranya kampanye negatif yang dilontarkan oleh berbagai pihak yang mengatakan bahwa pembangunan perkebunan dilakukan tidak dengan mengindahkan kelestarian lingkungan, menimbulkan tekanan terhadap hewan yang dilindungi, menyebabkan peningkatan suhu bumi akibat efek gas rumah kaca, penggunaan pestisida yang berlebihan sampai dengan isu penggunaan tenaga kerja di bawah umur.
“Kampanye negatif ini selalu didengungkan oleh pihak-pihak yang tidak ingin perkebunan kita menjadi besar dan maju,” papar Bambang.
Melihat hal tersebut, Bambang menghimbau untuk segera membuktikan bahwa perkebunan yang dilakukan selama ini telah ramah lingkungan. “Artinya melalui pembuktian tersebut maka tidak ada lagi alasan untuk tidak memakai komoditas perkebunan,” janji Bambang.
Disisi lain, Bambang menerangkan bahwa dengan kondisi keterbatasan anggaran pemerintah, maka diperlukan kreatifitas dari semua pihak untuk mecarikan sumber sumber pembiayan lain yang apat dipergunakan oleh para pekebun.
Diantaranya yaitu memadukan pembangunan perkebunan dengan kegiatan agrowisata di masing masing daerahnya, atau dengan membangun industri pengolahan yang skala usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
“Artinya pekebu tidak lagi hanya memikirkan bagaimana meningkatkan produktivitas tapi juga sudah mengarah ke perkebunan terpadu terutama di sentra-sentra perkebunan. Misalnya dengan mendorong terbentuknya desa kakao di Sulawesi Selatan sebagai sentra penghasil kakao nasional,” himbau Bambang.
Sehingga dalam hal ini, Bambang menegaskan kepada para pelaku industri perbankan agar meangalokasikan skim pembiayaan bagi untuk pelaku UMKM melalui kredit usaha rakyat (KUR) bagi para para pekebun.
“Sebab harus untuk membuat perkebunan terpadu maka yang harus dipersiapkan adalah memperlancar distribusi dan tata niaga sehingga harus dilakukan pembangunan dan perbaikan jalan desa. Hal ini perlu dilakukan untuk keperluan jalan usaha tani di sentra sentra produksi,” pungkas Bambang.
Melalui perkebunan terpadu, Bambang berharap “ekonomi nasional yang digerakan oleh petani pekebunan akan lebih kencang lagi.” YIN