Program replanting sawit rakyat akan membawa bangsa Indonesia semakin sejahtera dan berdaulat. Apalagi peremajaan kebun sawit rakyat tersebut didukung penuh oleh pemerintah dan dunia usaha.
“Kesediaan Presiden Jokowi untuk menandai program replanting ini menjadi bukti dukungan pemerintah terhadap sektor kelapa sawit,” kata Wakil Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Rino Afrino di sela-sela acara WPLace (World Plantation Conference and Exhibition) 2017, di Jakarta.
Lebih dari itu, Rino mengakui bahwa saat ini masyrakat semakin termotivasi untuk menanam sawit setelah kehadiran Presiden Jokowi di Kabupaten Musi Banyuasin pekan lalu untuk menanam perdana dalam program replanting kebun rakyat.
“Jadi maju mundurnya industri sawit sangat mempengaruhi kehidupan dari 22 juta masyarakat sehingga dampaknya besar bagi pembangunan ekonomi, khususnya upaya penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Presiden sepertinya sangat memahami hal itu,” tambah Rino.
Sehingga, Rino berharap, adanya dukungan pemerintah yang jelas juga terlihat dari kerja keras Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Luar Negeri untuk memajukan industri ini melalui berbagai forum nasional dan global.
“Keberpihakan pemerintah Jokowi sangat jelas dan perlu diapresiasi melalui kerja keras dan pantang menyerah dari para pemangku kepentingan sawit dalam berbagai forum,” tegas Rino.
Sementara itu, anggota komisi IV DPR Firman Subagyo menilai, pemerintahan Jokowi menyadari pentingnya upaya melindungi komoditas strategis seperti sawit dari gempuran berbagai hambatan dagang serta kampanye negatif.
Mengacu pada sejarah, negara-negara industri maju di dunia umumnya memulai keberhasilannya dengan kebijakan melindungi komoditas strategis mereka.
Amerika Serikat misalnya, sejak ratusan tahun lalu hingga kini tetap melindungi empat komoditas strategis mereka yakni gandum, kapas, kedelai dan jagung .
“Proteksi pemerintah AS tidak hanya soal hambatan dagang, namun juga ketersediaan lahan yang mencukupi serta subsidi bagi petani secara besar-besaran,” tutur Firman Subagyo.
Lalu, Ketua Forum Tani Indonesia (Fortani) Wayan Supadno mengharapkan, peluang ini harus dimanfaatkan para lulusan perguruan tinggi kembali ke desa untuk menanam sawit. “Pemerintah perlu mendorong para lulusan perguruan tinggi terutama dari fakultas pertanian untuk menjadi wirausaha muda sawit,” himbau Wayan.
Sebab, Wayan yang juga petani sawit asal Pangkalan Bun mengakui, bahwa wirausaha muda sawit yang berpendidikan diharapkan mampu mepercepat pertumbuhan industri sawit nasional.
“Jika petani sawit berpendidikan, tidak mudah bagi industri ini disisipi oleh kepentingan kelompok tertentu seperti NGO,” terang Wayan.
Disisi lain, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang mengatakan, program repalanting sawit dapat menghasilkan nilai tambah produktivitas sebesar Rp 125 triliun per tahun.
Dari total 11,9 juta hektare kebun kelapa sawit Indonesia terdapat 4,7 hektare perkebunan rakyat atau 48%. “Bahkan sebanyak 2,4 juta hektare kebun sawit saat ini masih dikembangkan secara tradisional,” pungkas Bambang. YIN
