Musi Banyuasin, Mediaperkebunan.id
PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) merupakan salah satu simpul keberlanjutan usaha masyarakarat, karena itu mau tidak mau kalau sudah waktunya harus dijalankan. Pelaksanaan PSR perlu dipikirkan secara mendasar. Bambang Gianto, Sekjen ASPEKPIR / Ketua KUD Mukti Jaya Musi Banyuasin menyatakan hal ini.
Bisnis berkebun kelapa sawit termasuk PSR bagi pekebun membutuhkan sumber pembiayaan yang murah dan efisien, sehingga nantinya beban yang ditanggung pekebun tidak memberatkan juga mudah diakses. KUR (Kredit Usaha Rakyat) khusus yang akan digunakan sebagai dana pendamping bagi petani yang melakukan PSR tidak memenuhi aspek murah dan efisien, karena sulit dijangkau semua kalangan. Tidak semua pekebun mampu mengakses kredit ini.
“Harus tersedia pembiayaan murah yang bisa dijangkau baik oleh petani secara berkelompok maupun yang mandiri. Dana PSR memang murah karena hibah tetapi untuk mendapatkannya tidak mudah meskipun persyaratan untuk mendapatkannya sudah disederhanakan yaitu legalitas lahan dan tergabung dalam kelembagaan,” katanya.
KUD Karya Mukti merupakan pelaksana PSR pertama dan diresmikan oleh Jokowi, termasuk sukses dan saat ini tanamannya sudah berbuah. Setelah itu , PSR selain untuk anggota KUD juga merangkul perani swadaya di sekitarnya.
“ Petani yang belum masuk kelembagaan tidak bisa dipaksa untuk bergabung. Kalau dipaksa melembaga untuk mendapatkan dana, masalah datang ketika dana sudah ada yaitu mereka ribut sendiri. Kalau sudah begini maka target membangun kebun belum tentu bisa dicapai apalagi berbicara soal keberlanjutan pasti tidak bisa,” katanya.
Platform sertifikasi sustainability pekebun kelapa sawit selain bisa diakses petani yang sudah melembaga seharusnya juga bisa untuk individu petani. Prinsip dan kriteria untuk petani yang berlembaga harus dibedakan dengan individu. BPDPKS juga harus membiayai sertifkasi petani baik yang melembaga atau individu. Petani sawit Indonesia harus bersertifikasi sustainable semua.
Kunci meraih laba dalam bisnis berkebun sawit adalah efisiensi. Inovasi harus terus dilakukan sehingga efisiensi bisa tercapai. Salah satunya lewat mekanisasi. Dukungan dana sarana dan prasarana BPDPKS harus diarahkan pada efisiensi petani.
KUD Karya Mukti bersama 9 KUD lainnya juga membentuk koperasi sekunder untuk masuk ke industri hilir. Masuk ke industri butuh modal besar sehingga difasilitasi Pemda Muba untuk menjalin kerjasama dengan investor.
Kesepakatan dengan investor sudah dicapai dimana koperasi mendapat saham 20% tanpa mengeluarkan uang. Pembayaran saham nanti berdasarkan hasil dari industri ini. Lokasi pabrik sudah ditetapkan dan diharapkan sebelum Ramadhan sudah bisa ground breaking.
