Pekanbaru, mediaperkebunan.id – Tidak hanya tampil sebagai sentra komoditas sawit, Provinsi Riau juga ternyata mampu menjadi sentra perkebunan kelapa terbesar secara nasional, terutama dengan luasnya perkebunan kelapa milik perusahaan dan rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).
Sadar akan potensi Bumi Lancang Kuning tersebut, Gubernur Riau (Gubri), H. Abdul Wahid menilai penting dilakukan tata kelola dan tata niaga dalam pengelolaan kelapa di Provinsi Riau.
Hal itu diungkapkan oleh Gubri saat berlangsung Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Satgas tentang perencanaan dan percepatan hilirisasi kelapa Provinsi Riau di Ruang Kenanga Kantor Gubernur Riau, Senin (26/5/2025).
Sebab, seperti dikutip Mediaperkebunan.id secara resmi Gubri yakin hanya dengan pengelolaan yang benar, maka pengelolaan komoditas kelapa bisa membantu kesejahteraan masyarakat.
Tata kelola yang disampaikan Gubri mencakup banyak hal. Salah satunya adalah tata kelola perairan yang sangat utama karena lahan perkebunan kelapa di Provinsi Riau dekat dengan air laut.
Selain itu, Gubri juga menyampaikan bahwa tata niaga tidak kalah penting untuk diperbaiki. Menurutnya, komoditas kelapa harus memiliki standar harga agar masyarakat sejahtera.
“Tata niaga penting, supaya harga jual kelapa di tingkat petani bisa untung, jadi harus ada standar harganya untuk membangun ekosistem ini,” ungkapnya.
Gubri juga mengakui bahwa perhatian yang diberikan oleh pemerintah terhadap komoditas kelapa masih minim.
Ia berharap, dengan adanya satuan tugas yang turun untuk melaksanakan ini maka lebih banyak lagi perhatian pemerintah yg diberikan untuk masyarakat.
“Perhatian pemerintah ini kan masih minim, dengan satgas semoga jadi lebih banyak lagi intervensi dari pemerintah,” ungkapnya.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri PPN RI sekaligus Ketua Satgas Perencanaan dan Percepatan Hilirisasi Kelapa, Sukmo Harsono, menyampaikan, memang benar harga kelapa akhir-akhir ini meningkat dan menggembirakan untuk para petani.
Akan tetapi, ia menghimbau kepada semua pihak bahwa suatu saat kelapa tersebut akan habis jika tata kelola dan tata niaganya tidak diperbaiki.
“Kita bersama-sama akan melakukan road map, menetapkan harga standar untuk mencegah harga kelapa turun di batas yang sangat rendah yang bisa merugikan petani,” ujarnya.
Sukmo tambahkan, tata kelola yang nantinya dibuat akan membantu masyarakat menghadapi persoalan di masa mendatang.
Ia berharap kelapa nantinya bisa menjadi primadona seperti kelapa sawit, yang banyak mendapat perhatian dari semua orang.
“Kami akan terus bekerja menyelesaikan dan menghasilkan program tata kelola yang bisa langsung diimplementasikan,” kata dia.
“Kepada pemerintah daerah, jika ada sesuatu atau persoalan di lapangan jangan sungkan menghubungi kami,” tegas Sukmo Harsono.
