Pekanbaru, mediaperkebunan.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Perkebunan (Disbun) telah menciptakan skema pengembangan industri kelapa bulat untuk tiga tahun ke depan, baik dari sisi peremajaan kelapa rakyat (PKR) hingga penciptaan produk hilirnya.
“Pemprov Riau telah mempunyai skema untuk memperkuat sektor perkebunan kelapa bulat untuk tiga tahun ke depan,” kata Kepala Disbun Riau, Syahrial Abd, kepada para wartawan di Pekanbaru, ibukota Provinsi Riau, kemarin.
Fokus tersebut diklaim Syahrial Abdi telah sejalan dengan visi hilirisasi industri, termasuk di subsektor perkebunan, yang terus didorong oleh pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah (Pemda).
Syahrial Abdi menambahkan, perkebunan kelapa bulat menjadi satu di antara komoditas unggulan yang akan mendapat perhatian serius pada periode 2025, 2026, hingga 2027.
“Terlebih lagi, wilayah “Bumi Lancang Kuning” ini merupakan daerah strategis untuk mengambil peran di pasar global,” tutur Syahrial Abdi lebih lanjut.
“Alhamdulillah, kita juga menjadi kebun kelapa terluas di Indonesia dengan luasan mencapai 440 ribu hektare,” sambungnya lagi.
Dijelaskannya, potensi terbesar kelapa terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang dikenal sebagai sentra perkebunan kelapa bulat milik rakyat dan mampu melahirkan penguatan industri berbasis kelapa yang bernilai tambah tinggi.
Dirinya mengklaim kalau langkah Disbun yang ia pimpin tersebut sejalan dengan visi dan misi Gubernur Riau, Abdul Wahid, yang peduli pada hilirisasi industri perkebunan.
“Mudah-mudahan dengan kebun kelapa bulat yang kita miliki, kita bisa masuk ke mekanisme hilirisasi industri, sebagaimana yang juga didorong oleh kunjungan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ke Pekanbaru beberapa waktu yang lalu,” jelasnya.
Diungkapkannya, Menteri Pertanian sudah memberikan dukungan terhadap upaya peremajaan kelapa bulat milik rakyat. Bahkan, tambah Syahrial Abdi, rencana pembangunan tiga pabrik pengolahan kelapa bulat di Kabupaten Inhil telah mendapat lampu hijau.
“Kemarin, alhamdulillah kita sudah dijanjikan untuk peremajaan kelapa bulat. Insyaallah, ada tiga pabrik pengolahan kelapa bulat yang akan dibangun di Kabupaten Indragiri Hilir,” kata Syahrial Abdi.
“Kami dari Disbun Riau berusaha maksimal agar anggaran bisa terserap dari APBN, dan alhamdulillah sudah diokekan oleh Pak Menteri Pertanian,” ungkap Kadisbun Riau.
Selain peremajaan, juga akan dilakukan penataan ulang tata kelola air di wilayah sentra perkebunan kelapa bulat. Pihaknya melihat hal ini penting karena beberapa kawasan, khususnya di tiga kabupaten sentra, yakni Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, dan Pelalawan, menghadapi ancaman intrusi air laut.
“Dukungan tidak hanya sebatas peremajaan kelapa, tetapi juga penataan trio tata air. Karena memang ada isu intrusi air laut yang bisa mengganggu produktivitas kebun masyarakat. Alhamdulillah, Balai Wilayah Sungai dari Kementerian PUPR sudah melakukan peninjauan,” terangnya.
Syahrial Abdi berharap, koordinasi lintas sektor menjadi kunci suksesnya program ini. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pihak, keberlanjutan perkebunan kelapa di Riau dapat terjamin.
“Mudah-mudahan 2026-2027 target untuk peremajaan kelapa rakyat bisa dilakukan. Karena peremajaan 43.800 hektar (Ha) di enam kabupaten di Provinsi Riau bisa tercapai.” tegas Kepala Disbun Riau, Syahrial Abdi.
