Presiden Joko Widodo pada Jumat, 13 Oktober 2017, menghadiri Penanaman Perdana Program Peremajaan Kebun Kelapa Sawit dan Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan.
“Di Musi Banyuasin akan diremajakan 4.400 hektare kebun sawit yang sudah tua. Biayanya ditanggung oleh pemerintah. Bibitnya diberi, bibit untuk benih jagung, palawija juga diberi,” kata Kepala Negara.
Selain itu, lahan kebun kelapa sawit yang masuk dalam kawasan hutan akan dikeluarkan dari kawasan hutan. Bahkan, sertifikat untuk kebun kelapa sawit milik rakyat pun sudah disiapkan pemerintah.
“Sudah saya perintahkan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan untuk diberikan sertifikat tapi khusus untuk kebun kelapa sawit milik rakyat,” tutur Presiden.
Pemerintah juga akan melakukan peremajaan kebun kelapa sawit yang terfokus di setiap daerah di Tanah Air. Mulai dari Sumatra Selatan, kemudian dilanjutkan provinsi lain di Sumatra, yakni Sumatra Utara, Jambi, dan Riau.
“Tahun ini kita akan konsentrasi di Sumatra, tahun depan Kalimantan. Kita ingin kerja fokus biar gampang dicek dan dikontrol,” ujar Presiden.
Presiden pun berjanji akan kembali ke Musi Banyuasin pada awal tahun 2019 mendatang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat dan mengetahui perkembangan kebun sawit. Pada kesempatan itu Jokowi melakukan penanaman perdana sebagai tanda awal replanting yaitu varietas unggul PPKS DxP 540.
Menko Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan replanting dimulai dari Musi Banyuasin karena bupati dan gubernur Sumsel sangat proaktif. Peremajaan sudah sangat mendesak sebab perkebunan rakyat yang tua produktivitasnya hanya 2 ton CPO/ha/tahun sedang perusahaan bisa 8 ton CPO/ha/tahun.
Setiap tahun total luas lahan perkebunan kelapa sawit yang harus direplanting adalah 165.000 ha selama 25 thn. “Merupakaan pekerjaan besar merubah wajah perkebunan. Kelapa sawit menjadi komoditas strategis bukan saja untuk meraih devisa tetapi mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pendapatan,” katanya.
Replanting merupakan pekerjaan bersama berbagai instansi. Menteri Agraria dan Tata Ruang mempercepat proses sertifikasi kebun rakyat. Menteri Pertanian memberi bibit unggul bersertifikat dengan produktivitas 8 ton CPO/ha atau 32 ton TBS/ha/tahun. Selain itu juga dibagikan benih jagung dan kedelai untuk tumpang sari sehingga tahun pertama petani sudah punya penghasilan.
Dari 4.400 ha yang akan direplanting ada 1.660 ha yang masuk dalam kawasan hutan produksi. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan akan melepas kawasan ini, hanya proses sertifikasinya masih perlu waktu.