2023, 3 Mei
Share berita:

Jakarta, Mediaperkebunan.id

Saat ini harga CPO turun yang berimbas pada turunnya harga TBS ditingkat petani. Dalam kondisi ini petani yang kebunnya sudah waktunya diremajakan merupakan kesempatan yang bagus untuk ikut PSR.

“Selama ini salah satu masalah PSR adalah petani merasa sayang dengan harga yang tinggi sehingga menunda PSR. Sekarang harga sedang rendah maka tidak ada alasan lagi untuk menunda.” Kata Ketua Dewan Pembina POPSI (Perkumpulan Forum  Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia) , Gamal Nasir.

Pemerintah sudah all out supaya target PSR tercapai dengan mensederhanakan pesyaratan, menyediakan surveyor untuk membantu pemetaan, ditjenbun bersama dinas provinsi dan kabupaten/kota terjun langsung di Riau dan akan direplikasikan ke daerah lain, maka petani juga harus sama-sama all out.

“Jangan sampai gairah yang besar di Ditjenbun supaya target PSR 180.000 ha ini bisa tercapai tetapi sambutan petani dingin saja. Tentu tidak semua hal harus dikerjakan pemerintah, ada juga bagian petani seperti menyediakan dokumen yang dipersyaratkan dan membentuk kelembagaan bagi petani swadaya. Upaya keras Ditjenbun harus direspon positif oleh petani,” katanya.

Asosiasi-asosiasi petani juga jangan terus mengeluh di media massa dan media sosial, tetapi harus ikut terjun memberikan data-data anggotanya yang siap melaksanakan PSR. Karena itu asosiasi petani sawit harus berakar di bawah. Mengukurnya sangat gampang ada data konkrit anggotanya dimana saja, berapa luas lahannya, umur tanaman berapa tahun dan lain-lain.

“Kalau asosiasi tidak bisa menunjukkan anggotanya maka bisa dipertanyakan apakah mereka benar-benar mewakili petani. Ayo asosiasi petani sekarang saatnya berbenah, tidak perlu sibuk menyalahkan pihak lain, punya data base anggota saja sudah cukup. Petani kelapa sawit harus bersyukur ada banyak asosiasi yang selalu membela mereka, bandingkan dengan petani perkebunan lain, yang harus berjuang sendiri-sendiri karena asosiasinya tidak aktif,” kata Gamal lagi.

Baca Juga:  Kementan Gandeng RNI Stabilkan Pasokan dan Harga Pangan

Pemerintah juga sudah punya solusi khususnya bagi petani swadaya yang takut kehilangan penghasilan dengan program KESATRIA, yaitu bantuan pembiayaan untuk tumpang sari tanaman pangan. Jadi petani bisa hidup dari tanaman tumpang sarinya selama tanaman kelapa sawit belum menghasilkan. Tahun ini target 50.000 ha cukup besar dan harus dimanfaatkan.

Petani harus membuktikan bahwa mereka merespon dengan baik setiap program pemerintah. Target 180.000 ha harus tercapai dulu baru teriak supaya dana BPDPKS untuk petani ditingkatkan.

“Sekarang dengan dana yang ada saja tidak pernah habis karena  capaian selalu dibawah target, jadi buat apa teriak-teriak dana petani untuk ditambah. Buktikan dulu bekerja dengan baik setelah itu baru menuntut,” kata Gamal lagi.

PSR adalah jalan masuk supaya petani bersertifikat ISPO. Petani peserta PSR pasti tidak akan kesulitan memenuhi prinisip dan kriteria ISPO karena berisisan dengan persyaratan PSR. Ini juga cara terbaik dan elegan untuk menunjukkan pada EU bahwa petani mampu sustainability, tidak merusak hutan dan bisa dilakukan ketelusuran  (tracebility).

Gamal Nasir yang lama terlibat sebagai pimpinan proyek PIR menyatakan ada satu cita-cita PIR yang belum tercapai yaitu petani memiliki saham di PKS. PIR dibangun ketika perkebunan kelapa sawit semuanya diusahakan perusahaan besar. Tujuanya supaya petani punya kebun, transfer teknologi dan punya saham di PKS.

“Petani punya kebun sudah tercapai bahkan sekarang 41% kebun dimiliki petani. Transfer teknologi belum sepenuhnya tercapai karena masih ada petani yang berkebun tidak sesuai GAP, tetapi banyak juga petani yang sudah mampu menerapkan GAP. Punya saham di pabrik yang sama sekali tidak tercapai. Karena itu semua pihak terutama asosiasi petani dan pemerintah harus berusaha merealisasikan hal ini. Lebih baik punya saham di PKS yang ada daripada membangun PKS sendiri ,” kata Gamal lagi.

Baca Juga:  SPKS SEKADAU LATIH PENYULUH PENDAMPING PETANI SAWIT SWADAYA