Jakarta, mediaperkebunan.id – Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Ernest Gunawan, menyampaikan bahwa pelaksanaan program B40 Indonesia pada 2025 berjalan cukup baik. Berdasarkan alokasi yang ditetapkan pemerintah, distribusi biodiesel domestik mencapai tingkat realisasi yang tinggi.
“Perihal biodiesel pada tahun 2025, dari Kepmen alokasi sekitar 15,6 juta kiloliter, distribusi domestik tercapai 14,9 juta kiloliter. Artinya secara persentase sekitar 95,6%, itu bisa dikategorikan menurut Kementerian ESDM berhasil dalam implementasi B40,” ujar Ernest dalam Press Conference Kinerja Industri Sawit 2025 dan Prospek 2026 yang diselenggarakan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pada Kamis (12/3/2026).
Untuk 2026, alokasi biodiesel diperkirakan tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya, yakni sekitar 15,6 juta kiloliter dengan tambahan sekitar 30 ribu kiloliter. Implementasi program juga masih menggunakan asumsi campuran B40.
Ernest menjelaskan bahwa kapasitas industri biodiesel nasional sebenarnya cukup besar, bahkan mengalami peningkatan setelah APROBI mendapatkan anggota baru. “Di tahun ini di APROBI mendapat satu anggota baru sehingga kapasitas kami meningkat menjadi 22 juta kiloliter, tapi perlu dicatat ini adalah kapasitas terpasang,” jelasnya.
Namun, kapasitas produksi nyata di pabrik tidak selalu mencapai angka maksimal karena berbagai faktor operasional. “Untuk kapasitas produksi secara pabrik sekitar 80%, artinya memang secara kapasitas produksi kita hanya bisa maksimal sekitar 17,6 juta kiloliter,” tambah Ernest.
Program biodiesel Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir. Namun, rencana peningkatan campuran biodiesel menjadi B50 pada 2026 dinilai masih memerlukan kajian lebih matang agar implementasinya tidak menimbulkan dampak pada sektor lain, khususnya pasokan pangan.
Sementara itu, rencana implementasi B50 Indonesia masih menunggu hasil uji coba yang dilakukan pemerintah bersama berbagai lembaga terkait. APROBI bersama pemangku kepentingan lainnya terlibat dalam pengujian melalui program road test yang dikoordinasikan oleh Kementerian ESDM.
“Kalau ditanya B50 apakah bisa jalan, kita dari APROBI masih menunggu dari pemerintah,” ujar Ernest.
Menurutnya, hingga saat ini uji jalan baru mencapai sekitar 30 ribu kilometer, sementara target minimal pengujian adalah 50 ribu kilometer. “Target dari Kementerian ESDM adalah 50 ribu kilometer, itu pun minimal. Jadi kita masih menunggu sekitar 20 ribu kilometer lagi, mungkin sekitar Mei selesai,” jelasnya.
Setelah pengujian selesai, pemerintah masih perlu melakukan evaluasi teknis sebelum kebijakan baru dapat diterapkan secara resmi.
“Kemudian Juni–Juli mungkin Migas baru dapat melihat semua mesin. Setelah itu juga tidak bisa langsung implementasi karena Kementerian ESDM pasti harus mengubah peraturan, baik Permen ESDM maupun Kepmen terkait alokasi kuantitas,” katanya.
Meski mendukung program peningkatan biodiesel, APROBI menilai penerapan B50 harus mempertimbangkan kesiapan seluruh ekosistem industri agar tidak menimbulkan masalah baru, khususnya terkait pasokan minyak sawit untuk pangan.
Ernest mengingatkan pengalaman krisis minyak goreng yang sempat terjadi pada 2022 dan menjadi pelajaran penting bagi semua pihak.
“APROBI tetap mendukung, tetapi kami minta untuk dibicarakan dengan seluruh stakeholder. Kami khawatir kalau ini diterapkan, ujung-ujungnya akan tarik-menarik dengan sektor pangan dan nanti kejadian 2022 bisa terulang, ketika minyak goreng sempat tidak tersedia,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa isu tersebut sempat menimbulkan persepsi bahwa kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh program biodiesel. “Sehingga ini harus dipikirkan agar di ujungnya jangan sampai program ini berhenti di tengah jalan, karena nanti malah menjadi tidak baik di mata dunia,” lanjutnya.
Dari sisi kapasitas industri, APROBI memperkirakan masih diperlukan tambahan investasi jika program B50 benar-benar diterapkan secara nasional.
Berdasarkan perhitungan kebutuhan bahan bakar solar nasional yang mencapai sekitar 39,5 juta kiloliter, implementasi B50 diperkirakan membutuhkan sekitar 19,5 juta kiloliter biodiesel.
Sementara itu, kapasitas produksi industri saat ini masih berada di kisaran 17,6 juta kiloliter. “Artinya memang kami sering menyampaikan kepada pemerintah bahwa kami perlu tambahan investasi sekitar 2 juta kiloliter kapasitas produksi,” jelas Ernest.
Ia berharap kapasitas terpasang industri biodiesel dapat meningkat dari 22 juta kiloliter saat ini menjadi sekitar 24 juta kiloliter dalam waktu mendatang.
Dengan kondisi tersebut, APROBI menilai implementasi B50 sebenarnya memungkinkan dilakukan, namun keberlanjutan program masih menjadi perhatian. “Jadi ini mungkin bisa dilakukan, tetapi kalau sekiranya pemerintah tetap memaksa B50 dengan kondisi saat ini, kami khawatir tidak sustain,” pungkas Ernest.
