A. Sugiarto ASN Tim Kerja Pameran dan Edukasi Publik HIP
Nono Suharyono Fungsional Pranata Humas Madya
Menurut Kamus Besar Bahasa Indoensia, Senator memiliki arti anggota senat atau wakil rakyat. Jika di Indonesia Senator sama artinya dengan Anggota Dewan, yaitu seorang Calon Legislatif yang dipilih berdasarkan Daerah Pemilihan (Dapil) melalui sistem Pemilihan Umum (Pemilu) yang diselenggarakan oleh negara setiap lima tahun sekali hingga dinyatakan dan layak untuk menjadi Anggota Dewan di Parlemen. Di parlemen berbagai profesi mempunyai perwakilannya misalkan, dari profesi Hukum, Pendidikan, Kesehatan, Atlet, Lawyer, Pengusaha, Dokter dan lain sebagainya. Namun dari profesi sektor pertanian khususnya pelaku pertanian (petani) belum terdengar gaungnya bahkan nyaris belum terdengar kiprahnya, belum adanya kesempatan yang diberikan oleh partai politik sebagai otoritas yang menjadikan persyaratan untuk seseorang menjadi calon anggota dewan menuju parlemen kepada pelaku pertanian agar bisa berkiprah menjadi Anggota Dewan menjadi permasalahan dan persoalan yang hingga saat ini masih belum berpihak.
Permasalahan di sektor pertanian begitu kompleks mulai dari permodalan, masa tanam, pasca panen hingga nilai jual yang sangat merugikan pelaku pertanian. Bahkan komoditas pertanian bisa menjadi alat politik bagi manusia yang mengambil keuntungan tanpa pernah memikirkan bagaimana jerih payah dalam menghasilkan produksi, sudah saatnya petani menjadi politisi dan berkiprah di Parlemen agar bisa memberi kontribusi dan perannya untuk kemajuan sektor pertanian, setiap Anggota Dewan bertugas membuat suatu kebijakan untuk menjadikan daerah pemilihannya menjadi maju dan berkembang jauh sebelum Calon Anggota Dewan terpilih. Kebijakan yang dibuat oleh Anggota Dewan yang menjadi program atau visi dan misi harus berpihak terhadap daerah pemilihannya, misalnya di sektor komoditas pertanian. Anggota Dewan yang terpilih dan mempunyai program di sektor pertanian harus berjuang (fight) dalam membuat kebijakan yang berpihak di sektor tersebut sehingga daerah pemilihan yang telah mengantarkan Anggota Dewan tersebut berhasil dan menjadikannya politikus atau politisi yang berpihak pada pelaku pertanian (petani).
Sektor pangan sangat menentukan kualitas suatu bangsa dan negara, pertanian merupakan unsur terpenting bagi sebuah negara atau bangsa, sektor pertanian pula yang menjadikan negara atau bangsa bermartabat tinggi di mata negara lainnya. Dengan memperkuat sektor pertanian maka sebuah negara atau bangsa tidak akan bergantung atau berharap banyak kepada negara lain akan ketersediaan komoditas pangannya. Hasil Sensus Pertanian Tahun 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat trend penurunan jumlah usaha pertanian perorangan sejak tahun 2013. Dimana pada tahun 2013 jumlah petani di Indonesia mencapai 31,70 juta, sementara saat ini jumlah petani di Indonesia mencapai 29,34 juta petani atau turun 7,45 %, artinya dalam sepuluh tahun terakhir ada kebijakan atau program yang menjadikan penyebab terjadinya penurunan, sementara kebanyakan dari masyarakat di negara ini menggantungkan hidupnya menjadi seorang petani dan itu sudah menjadikan tradisi turun menurun dari orang tua pendahulunya, terlepas dari bagaimana hasil yang diperoleh pasca panennya, pertanian masih menjadikan lapangan pekerjaan yang tetap ditekuni.
Namun seiring dengan berjalannya waktu dan kemajuan akan teknologi menjadikan sektor pertanian menjadi jenis lapangan pekerjaan yang kurang peminatnya. Hal ini disebabkan kurangnya keberpihakan, perhatian dan kepedulian oleh pengambil kebijakan dan pemangku kebijakan dalam hal ini Senator. Saat ini ada lima negara yang sektor pertaniannya sangat maju bahkan bisa dikatakan menjadi lima negara dengan pertanian terbaik di dunia yaitu Jepang, Belanda, Amerika Serikat, Australia dan China (Tiongkok). Kelima negara tersebut tidak serta merta menjadi negara yang pertaniannya menjadi yang terbaik jika tidak diiringi oleh kebijakan yang berpihak kepada pelaku pertanian dan dihasilkan oleh Senator di sektor pertanian atau Anggota Dewan yang benar-benar menguasai akar permasalahan di lapangan bagaimana ruwetnya persoalan yang dihadapi oleh para petani.
Melihat sosok profil Dr. Reza Abdul Jabbar di kanal youtube (https://www.youtube.com/watch?v=WelKG42Kp0o) kita tahu, bagaimana seorang warga negara Indonesia yang merantau ke negara tetangga kita yaitu New Zealand sukses menjadi petani dengan lahan 1.000 hektar dan 5.000 ekor sapi, cita-cita sebagai seorang petani beliau utarakan kepada ayahandanya untuk terjun dan menekuni sektor pertanian sejak usia 8 tahun. Beliau juga mengupas bagaimana manajemen pertanian di ulas secara apik dari hulu sampai hilirnya, ada kebijakan yang berpihak kepada pelaku pertanian/petani, bahwa ada regulasi yang ditetapkan dan diterapkan di sebuah negara. Untuk mempertahankan eksistensi sektor pertanian dan dikelola oleh sebuah manajemen yang bernama koperasi tanpa adanya korporasi yang berupaya mengambil keuntungan sepihak.
Sebagai catatan bahwa negara New Zealand hanya mengkonsumsi hasil dari sektor pertaniannya sekitar 4% dari jumlah yang dihasilkan sisanya sekitar 96% mereka eksport dengan begitu akan menarik minat Generasi Z dan Milenial bahwa ada cuan yang mampu dihasilkan dari sektor pertanian, kenapa kebijakan itu tidak kita coba untuk diadopsi jika ada keuntungan yang dapat diraih dan diambil manfaatnya. Keberhasilan seorang Dr. Reza Abdul Jabbar adalah buah dari kebijakan yang telah dihasilkan oleh Anggota Dewan yang berpihak, peduli dan perhatian terhadap sektor pertanian.
Perlunya wakil petani di parlemen tidak bermaksud mengecilkan perwakilan rakyat yang tergabung dalam Dewan Perwakilan Rakyat yang telah dipilih sesuai ketentuan Undang-undang serta keberadaan perwakilan daerah yang dikenal dengan Dewan Perwakilan Daerah. Kehadiran para wakil rakyat tentunya membawa aspirasi dan keinginan rakyat khususnya masyarakat petani yang memahami, mengerti dan mengusai permasalahan sektor pertanian.
Persoalan pertanian dari tahun ke tahun dan sudah menahun adalah sama, yaitu mulai dari persoalan pembiayaan, produksi, harga dan pasar seolah menjadi hidangan wajib yang tersaji setiap tahun. Keberadaan KTNA yang jelas mewakili Petani dan Nelayan Indonesia juga belum optimal mengatasi persoalan petani di lapangan.
Kehadiran wakil rakyat yang notabene mewakili dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan petani ternyata belum optimal karena persoalan yang disebut diatas menjadi siklus dan belum ada solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masih bersifat shock therapy sebagai contoh, ketika terjadi lonjakan harga jelang Hari Besar Keagamaan maka yang dapat dilakukan adalah operasi pasar itupun hanya bersifat temporary dan jurus terakhir jika lonjakan harga dalam posisi kronis, maka impor adalah jawabannya dan ini menjadi sebuah siklus. Kondisi ini seharusnya sudah mampu diantisipasi jauh hari sebelumnya karena sebagai pemegang kebijakan memiliki kewenangan, kita mungkin saja bisa berkelit, cuaca ekstrim berdampak pada produksi, dan masalah distribusi yang tersendat karena kondisi alam tapi jika ini adalah alasan dan terjadi setiap tahun, maka tentunya ada sesuatu yang kurang dan perlu dibenahi.
