Jakarta, mediaperkebunan.id – Pemerintah melalui Kementerian pertanian mendorong adanya program hilirisasi perkebunan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari sub sektor perkebunan dan meningkatkan pendapatan ekspor serta mengurangi impor. Fokus hilirisasi diarahkan pada tujuh komoditas perkebunan strategis, yakni tebu, kopi, kakao, kelapa, lada, pala, dan jambu mete yang dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai tambah serta memperkuat perekonomian pekebun. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp9,5 triliun untuk pengembangan tujuh komoditas tersebut dengan target 870.000 hektare (ha) kebun rakyat pada periode 2025–2027.
Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekonomi lokal, khususnya di desa-desa sentra perkebunan. Dan pada tahun ini dampak dari program ini sudah mulai terlihat.
Menurut Dr. Badaruddin Sabang Puang, Ketua Perkumpulan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan Indonesia, saat ini terdapat lebih dari 200 juta batang bibit tanaman perkebunan yang sudah ada di penangkaran untuk komoditas kakao, kopi, kelapa, palad, lada dan jambu mente. Sekitar lebih dari 5000 ha kebun benih yang sudah dibangun.
Ia memperkirakan program ini sudah menyerap tenaga kerja di pedesaan sebanyak 1.243 orang. Menciptakan pasar usaha logistik, usaha pupuk, polibeg dan paranet. Untuk pengembangan kebun benih tebu saja ada 100 armada yang bergerak setiap hari untuk pengiriman benih.
“Penting untuk diingat bahwa sebagian besar produsen benih yang terlibat adalah UMKM. Melibatkan lebih kurang 170 penyedia dan 300 mitra penangkar. Sebagian besar mereka berinvestasi di muka dengan memanfaatkan dana perbankkan, swadaya atau investor mengingat pembayaran dilakukan setelah benih disalurkan. Ada sekitar Rp. 750 milyar investasi pelaku UMKM pada kegiatan ini”, jelas Badaruddin.
Sementara itu Prof. Dr. Ir. Rubiyo, M.Si adalah Peneliti Ahli Utama di Badan Riset dan Inovasi Nasionalmenyebutkan menilai bahwa program hilirisasi dilakukan dengan cara yang benar. Diawali dengan mengusahakan benih bermutu dari varietas unggul untuk mendongkrak budidaya tanaman. Program hilirisasi perkebunan ini sangat baik dalam rangka peningkatan produktivitas, dan mutu hasil perkebunan di Indonesia yang secara nasional hampir komoditas diusahakan oleh rakyat dan bentuk perkebunan rakyat.
Ia juga mengapresiasi bagaimana pemerintah melakukan berbagai upaya untuk percepatan kegiatan ini mulai dari deregulasi, pengawasan yang ketat melibatkan Balai Sertifikasi, Inspektorat, TNI, Kejaksanaan. Selain itu tim teknis Kementerian pertanian aktif melakukan monitoring dan pembinaan terhadap produsen. Meskipun dengan keterbatasan kemampuan penangkar dan besarnya jumlah bibit yang dikembangkan, tentunya tidak seluruhnya pembibitan akan dikembangkan dengan baik. Namun dengan sistem pembayaran setelah benih tersertifikasi dan disalurkan, menjadi metoda yang efektif untuk mencegah benih yang tidak bermutu beredar di masyarakat.
“Untuk menyukseskan program ini selain memastikan benih yang diedarkan bermutu, budidaya sesuai kaidah teknis di petani diterapkan, perlu juga untuk mengembangkan kelembagaan petani agar nanti setelah panen dapat segera dimitrakan dengan industri yang ada atau yang akan dikembangkan. Selain itu, dengan meningkatkan pendapatan produsen benih, ini adalah momentum petani naik kelas dengan mendorong peningkatkan kapasitas penangkar melalui kebijakan wajib standarisasi mutu dan penerapan sertifikasi kompetensi penangkar”, jelas Rubiyo.
