Jakarta, Mediaperkebunan.id
Luas areal kelapa Indonesia menurut data Ditjenbun mencapai 3.401.893 Ha dengan penguasaan oleh petani mencapai 99,06%. Ada 3.369.878 Ha kebun kelapa yang dibudidayakan oleh petani rakyat dengan melibatkan lebih dari enam juta rumah tangga petani.
“Kebijakan perkelapaan nasional harus memperhitungkan hal ini, karena apapun kebijakan yang diambil akan berpengaruh langsung pada 6 juta rumah tangga petani. Pengembangan kelapa harus berkelanjutan salah satunya adalah pembiayaan. Alternatif pembiayaan adalah dengan BPDP kelapa,” kata Hendratmojo Bagus Hudoro, Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjenbun.
Salah satu permasalahan kelapa adalah banyak yang umur tanamannya sudah tua. Kelapa menjadi sangat tinggi sehngga untuk memanen jad susah.
Momen kelangkaan minyak goreng sawit beberapa waktu yang lalu dan sekarang sudah tersedia di pasar dengan harga tinggi, sehingga membuat orang beralih dan harus antri untuk mendapatkan minyak goreng curah subsidi bisa menjadi momen untuk membangkitkan minyak kelapa.
“Saya mengapreasiasi beberapa bupati sentra kelapa yang langsung memanfaatkan momen ini dengan membangkitkan industri minyak kelapa rakyat di daerahnya. Terbukti di sentra-sentra kelapa krisis minyak goreng sawit ini tidak terlalu berpengaruh,” kata Bagus.
Pengembangan kelapa harus sebesar-besarnya meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dengan mengutamakan industri pengolahan. Saat ini ekspor kelapa bulat masih sangat besar , kedepan industri dalam negeri harus terus dikembangkan sehingga ekspornya berkurang dan digantikan dengan produk olahan.
Karena kelapa basisnya adalah perkebunan rakyat maka pengembanganya harus hulu hilir maju bersama-sama. “Jangan sampai hulu sangat maju tetapi hilir tidak berkembang sehingga kelapa petani tidak terserap pasar, atau sebaliknya hulu statis tetapi hilir berkembang pesat sehingga malah bisa jadi harus mengimpor kelapa bulat,” kata Bagus lagi.
Di hulu selain peremajaan perlu juga peningkatan aspek manajemen, pengelolaan dan sumber benih unggul. Biaya panen kelapa relatif tinggi dan sangat significant terhadap biaya produksi sehingga perlu dicari teknologi yang memudahkan pemanenan.
HM Wardan, Bupati Indragiri Hilir (Inhil) menyatakan dengan luas kebun kelapa 389.037 Ha (11,39% dari total luas kebun kelapa nasional) dengan komposisi kebun kelapa rakyat 330.773 Ha saat ini tanaman tua dan rusak mencapai 61.303 Ha. Peremajaan yang sudah dilakukan dari tahun 2009-2021 sebesar 9.841 Ha dengan anggaran dari APBN Kementan 5.555 Ha, APBD Provinsi Riau 2.042 Ha dan APBD Kabupaten 2.020 Ha.
Pada awal menjabat kebun kelapa diatas 400.000 Ha, tetapi banyak terjadi alih fungsi ke sawit, apalagi ketika harga kelapa rendah. Tetapi ketika harga sawit rendah dan kelapa tinggi maka beralih lagi ke kelapa.
Permasalahan lain adalah kebun kelapa rakyat 137.000 Ha berada dalam kawasan hutan. Inhil mendapat alokasi peremajaan 7000 Ha dari Ditjenbun. Tetapi sebagian besar masuk kawasan hutan jadi yang bisa dikerjakan hanya 1.600 Ha.
Krisis minyak goreng sawit tidak terlalu berpengaruh di Inhil. “Ketika minyak goreng langka saya instrusikan kepada camat dan kelapa desa menggerakkan ibu-ibu PKK kembali aktif membuat minyak goreng. Setiap petani dengan 50-100 butir sudah cukup punya minyak goreng untuk sebulan. Jadi krisis minyak goreng ada pengaruhnya di Inhil karena ada minyak kelapa yang dibuat sendiri,” katanya.
