Jakarta, mediapetkebunan.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau, menandatangani Nota Kesepakatan Sinergi (NKS) terkait pengembangan dan pemanfaatan perkebunan kelapa bulat dengan pihak Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Proses penandatangan NKS kelapa di antara kedua belah pihak tersebut, seperti keterangan tertulis yang diperoleh Mediaperkebunan.id, Rabu (24/9/2025), digelar di Kantor BJ Habibie Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Yang menandatangani NKS itu dari pihak BRIN adalah Yopi selaku Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah (RID), serta Herman selaku Bupati Inhil.
NKS itu ditandatangani bertujuan untuk melaksanakan kegiatan sinergi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Kabupaten Indragiri Hilir.
Deputi RID BRIN Yopi, mengapresiasi Bupati Indragiri Hilir, Herman, atas koordinasinya dan diharapkan kerja sama tersebut semakin kuat.
“Kalau kami melihat ada sekitar 9 poin kerja sama dengan topik yang dikemas di dalam dokumen NKS kali ini, namun baru sebagian yaitu untuk kajian terkait ekonomi biru, pertanian, dan perkebunan, serta energi dari biomassa perkebunan,” terang Yopi.
Dirinya berharap, penandatanganan ini nantinya perlu melakukan monitoring bersama.
“Untuk mengetahui apakah kerja sama ini benar-benar berdampak terutama di daerah, dalam meningkatkan kapasitas daya saing pemerintah kabupaten,” terangnya.
Yopi juga berharap, ke depan poin-poinnya bisa ditambah dan dievaluasi apakah kerja sama ini maksimal atau tidak.
“Kalau ada beberapa poin yang perlu ditambah, nanti kita tinggal meng-adendum. Untuk itulah kita mematangkan ini sesuai dengan arahan dari NKS ini. Padahal di daerah ada 32 urusan konkuren di daerah yang sangat kompleks,” ujarnya.
Yopi meminta Bupati Indragiri Hilir untuk mengusulkan poin-poin lainnya, hal tersebut karena BRIN memiliki berbagai topik yang lengkap.
“Sekarang mitra kerja yang masuk ke dalam dokumen NKS itu hanya Organisasi Riset Pertanian dan Perkebunan,” kata Yopi.
Padahal, kata dia, BRIN punya 12 organisasi riset seperti bidang pertanian, kesehatan, sosial, dan lain-lain.
“Jadi mohon optimalkan, manfaatkan juga apa yang ada di BRIN untuk menyelesaikan atau mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir,” tambahnya.
Terkait produksi kelapa, Yopi menegaskan kalau melihat dari datanya, Pemprov Riau itu penyumbang kelapa nomor 1, tapi belum melihat level kabupaten.
“Bisakah kita dibuat suatu rencana peta jalan, atau roadmap industri kelapa sampai 5 tahun ke depan. Ini bisa menjadi salah satu proyek bersama, dan kami siap mendampingi. kalau mau nanti ditampilkan dalam dokumen setelah ditandatangani,” tegasnya.
Yopi meminta kalau sudah terbentuk Bapperida di Kabupaten Indragiri Hilir diperlukan penyusunan Rencana Induk Pemajuan Iptek (RIPI).
“Nanti sektor kelapa dengan padi menjadi prioritas utama. Hal tersebut agar ketahanan pangan dan kestabilan pangannya kuat, itu dikemas aja ya pak,” ucap Yopi kepada Herman selaku Bupati Inhil.
“Nanti kita menyiapkan dokumen yang komprehensif, tinggal diikuti oleh dinas-dinas yang terkait rencana aksinya,” terang Yopi lebih lanjut.
Apabila sudah disusun bersama BAPPENAS, lanjut Yopi, nanti tinggal rencana aksinya saja dan dimonitor bersama, untuk mendorong lebih cepat lagi.
“Kami akan membuat terobosan-terobosan, dan kebijakan-kebijakan apapun juga harus berbasis bukti. Ketika butuh bantuan melakukan kajian-kajian cepat itu, segera berkoordinasi dengan kami untuk segera ditindaklanjuti,” urainya.
Senada dengan Yopi, Herman menyanggupi kesepakatan NKS dengan 9 poin, dan cara untuk menindaklanjutinya. Dirinya tidak mau sekedar wacana, karena saat ini kondisinya yang sangat cepat.
“Secara umum memang kami ada beberapa unggulan sesuai dengan program nasional tentang ketahanan pangan,” kata Herman.
“ada dasarnya hanya ada 3 yang kami sepakati antara lain ekonomi biru, pertanian, dan perkebunan, termasuk energi dari biomassa perkebunan,” paparnya.
Herman kemudian menyoroti poin pada bidang perkebunan yakni kelapa, yang akan dilaksanakan hilirisasinya pada 2026-2027.
“Kondisi potensi kelapa kami ada 425 ribu hektar, dengan menghasilkan di atas 5 juta butir kelapa perhari. Bahkan di sini ada salah satu perusahaan yang sudah memproduksi cukup lama ya, sampai menghasilkan 14 produk turunan, jadi kelapa ini sebagai primadona,” bebernya.
Beberapa waktu yang lalu, terang Herman, harga kelapa itu sempat naik, harga yang melampaui ini karena permintaan dari Cina, negara tersebut memerlukan kepala 5 juta butir per hari.
“Mulai dari bangun tidur sampai semuanya butuh kelapa. Bahkan untuk susu pun mereka butuh susu nabati dari kelapa atau coconut milk, bukan dari hewan,” ungkapnya.
Sampai saat ini harga kelapa sudah stabil, namun ada tantangannya yaitu lahan kebun seluas 14.425 ribu hektar di Inhil.
Yang rusak, ucap Bupati Inhil, kurang lebih ada 80 ribu hektar disebabkan masuknya air laut. Dia bersyukur masalah tersebut akan ditangani oleh pihak Kementerian pada 2026-2027.
“Terkait padi, pada 2024 kami melakukan optimalisasi lahan seluas 500 hektar, dan mengalami peningkatan hingga 200 persen. Tahun ini kami diamanahi 10 ribu hektar lahan, dan sudah selesai 100 persen,” ucapnya.
Ia menaksir, lahannya rata-rata per hektar bisa menghasilkan gabah 4 ton per hektar, dan Herman berharap agar 1 hektar bisa sampai menghasilkan 8 ton.
“Kemudian seluruh lahan pertanian itu kita buat aturannya supaya tidak terjadi alih fungsi lahan, karena lahan yang kita olah 10 hektar tadi lengah sedikit perusahaan akan masuk,” kata Herman.
“Di daerah kami itu baik lahan perkebunan kelapa atau padi yang benar-benar menanam itu masyarakat, bukan pengusaha,” pungkas Herman.
