Jakarta, mediaperkebunan.id – Para pengusaha industri pengolahan mendukung sekali bila pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberlakukan pembatasan ekspor kelapa bulat, misalnya, dengan menggunakan instrumen pajak ekspor.
“Jadi, otomatis, itulah yang diharapkan HIPKI. Sebab, dengan adanya pajak ekspor atau PE kelapa bulat, bakal ada investasi asing yang bakal masuk ke negara kita (untuk berinvestasi di perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa – red),” ucap Ketua Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI), Rudy Handiwidjaja, belum lama ini.
Kepada Media Perkebunan, Rudy Handiwidjaja bahkan mengungkapkan sebuah kabar gembira terkait PE kelapa bulat tersebut.
“Begini ya, pemerintah belum ketuk palu saja (terkait diterapkan atau tidak kebijakan PE kelapa tersebut – red), kami mendengar investasi asing sudah mulai ramai memunculkan niat untuk berinvestasi di kelapa, baik perkebunan maupun pengolahan kelapa,” ungkap Rudy Handiwidjaja.
Para calon investor tersebut, tutur Rudy Handiwidjaja lebih lanjut, umumnya berasal dari berbagai negara yang selama ini menjadi konsumen produk kelapa dan turunan kelapa asal Indonesia.
Kata Rudy Handiwidjaja, para calon investor itu disebut-sebut sudah mendengar kabar atau desas-desus kalau pemerintah Indonesia tidak lama lagi berencana menerapkan PE kelapa bulat.
Bila PE diterapkan Indonesia, mereka takut bakal tidak mendapatkan bahan mentah berupa kelapa bulat yang bisa diolah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam negeri mereka sendiri.
HIPKI, sambung Rudy Handiwidjaja, berharap niat negara-negara konsumen kelapa dalam membuka investasi perkebunan dan atau pengolahan kelapa di Indonesia dilakukan melalui sinergisitas dengan investasi di dalam negeri.
“Karena dengan demikian maka baik investasi asing maupun di dalam negeri bisa bersama-sama membangun Indonesia, Serra pendapatan petani kelapa meningkat dalam jangka waktu yang panjang,” urai Rudy Handiwidjaja.
“Kalau untuk kepentingan jangka pendek yang untung paling para pedagang perantara saja yang bermain di subsektor perkebunan kelapa ini,” papar Rudy Handiwidjaja kembali.
Jika salam jangka panjang, ucap Rudy Handiwidjaja, maka selain petani kelapa, investasi asing dan domestik yang saling bekerjasama itu bakal membuka lapangan kerja dalam jumlah yang banyak di berbagai daerah, terutama di sentra perkebunan kelapa.
“Coba lihat berita Media Perkebunan yang di Provinsi Babel itu. Kalau investasi kelapa itu benar-benar terlaksana, wah, berapa banyak lapangan pekerjaan yang bisa dibuka pabrik pengolahan kelapa tersebut di Babel,” kata Rudy Handiwidjaja denga nada tanya.
Seperti diberitakan Mediaperkebunan.id sebelumnya, Gubernurna Provinsi Kepulauan Bangka dan Belitung (Babel), Hidayat Arsani, mempertemukan antara pengusaha pengolahan kelapa dan para petani di Pulau Belitung.
Saat itu Gubernur Hidayat Arsani dan investor berdialog untuk yang kedua kali terkait kerjasama pembukaan perkebunan kelapa di tingkat petani yang nanti hasilnya bakal diserap oleh pabrik pengolahan kelapa milik sang pengusaha.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Hidayat Arsani memprediksi kalau rencana investasi dan kerjasama pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa terwujud, maka tidak hanya petani di Pulau Belitung yang sejahtera, melainkan juga masyarakat yang lainnya.
Menurut perhitungan Pemprov Babel, kata Gubernur Hidayat Arsani, kerjasama antara pengusaha dan petani kelapa di Pulau Belitung bakal membuka l50.000 lapangan kerja,, baik para pekerja yang bekerja di pabrik pengolahan maupun di bisnis lain yang terkait dengan kerjamasa pengusaha dan petani kelapa tersebut.
