Jakarta, mediaperkebunan.id – Praktisi rantai pasok agribisnis dari Universitas Trilogi sekaligus Kepala Departemen Kajian Strategis Ketahanan Energi Himpunan Alumni IPB, Dr. Dina Nurul Fitria, S.E., M.T., menegaskan bahwa komoditas kelapa memiliki peluang besar untuk mendorong kemandirian pangan dan energi nasional. Hal tersebut disampaikan dalam webinar “Optimalisasi Manajemen Rantai Pasok Perkebunan Kelapa di Era Global”.
Menurut Dina, kelapa merupakan komoditas dengan karakteristik unik yang tidak dimiliki banyak tanaman lain. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, Indonesia menjadi produsen kelapa terbesar dunia dengan total produksi mencapai 2,89 juta ton.
“Kelapa memiliki sifat multiguna, tingkat perishability rendah, dan potensi diversifikasi produk yang sangat tinggi. Hampir seluruh bagian kelapa mulai dari daging, tempurung, sabut, hingga air memiliki nilai ekonomi,” ujarnya.
Sekitar 7 juta petani menggantungkan hidup pada komoditas ini, dengan nilai ekspor mencapai USD 2,8 miliar. Meski demikian, Dina menilai potensi tersebut belum sepenuhnya dimaksimalkan. Ia menyoroti bahwa ekosistem kelapa nasional sebenarnya telah terintegrasi dari hulu hingga hilir, namun masih menghadapi tantangan serius terutama dalam hal traceability dan hilirisasi.
“Seringkali produk kelapa Indonesia diekspor dalam bentuk bahan baku atau setengah jadi, lalu diolah di negara tujuan dan dijual kembali dengan label negara tersebut. Akibatnya, nilai tambah justru dinikmati oleh pihak lain,” jelasnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Dina menekankan pentingnya digitalisasi rantai pasok melalui penerapan teknologi seperti blockchain traceability. Selain itu, penguatan kualitas dan standardisasi juga menjadi krusial terutama untuk menembus pasar premium seperti Uni Eropa.
Terdapat sejumlah tantangan utama yang dihadapi oleh perkebunan kelapa, antara lain rendahnya produktivitas akibat tanaman tua, fragmentasi lahan petani kecil, keterbatasan akses pembiayaan dan teknologi, persaingan global, serta ketergantungan pada produk primer bernilai rendah.
“Produktivitas kelapa rakyat saat ini masih sekitar 1,1 ton per hektar, padahal potensinya bisa mencapai 3 ton per hektar. Ini menunjukkan adanya kesenjangan besar yang harus segera diatasi,” kata Dina.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Dina mendorong optimalisasi kolaborasi lintas pelaku usaha. Model kemitraan inti-plasma dinilai dapat menjadi solusi, didukung oleh peran koperasi dan BUMDes sebagai agregator, lembaga riset sebagai sumber inovasi, serta skema pembiayaan inklusif. Selain itu, pemanfaatan platform digital untuk integrasi data dan pasar juga menjadi kunci.
Dina juga mengusulkan roadmap pengembangan kelapa nasional periode 2026–2030 yang mencakup strategi hulu, tengah, dan hilir. Pada sektor hulu, diperlukan transformasi pola produksi melalui penerapan Good Agricultural Practices (GAP) termasuk peremajaan tanaman hingga 30 persen, penguatan koperasi sebagai agregator, serta penerapan digital farming.
Pada sektor tengah, pengolahan harus ditingkatkan dengan penerapan standar seperti SNI dan HACCP serta prinsip zero waste. Ia juga mendorong pembentukan minimal satu hub agregasi di setiap wilayah sentra kelapa untuk memperkuat efisiensi rantai pasok.
Sementara itu di sektor hilir fokus diarahkan pada pengembangan produk bernilai tambah tinggi seperti Virgin Coconut Oil (VCO), cocopeat, cocofiber, dan activated carbon. Selain itu, diperlukan strategi branding “Sustainable Indonesian Coconut” untuk menembus pasar premium global.
“Nilai tambah terbesar kelapa ada pada pengolahan lanjutan. Teknologi yang dibutuhkan relatif sederhana, sehingga sangat memungkinkan untuk dikembangkan pada skala industri menengah,” ungkapnya.
Dina menegaskan bahwa distribusi nilai yang adil di sepanjang rantai pasok juga harus menjadi perhatian. “Kita perlu memastikan fair value distribution, sehingga setiap pelaku mulai dari petani hingga industri mendapatkan manfaat ekonomi yang layak,” ujarnya.
