Jakarta, mediaperkebunan.id – Proyeksi Indonesia pada tahun 2045, dengan berbagai perhitungan dari sisi demografi maupun ekonomi, Indonesia akan memiliki populasi sebanyak 318 juta penduduk yang didominasi oleh kelompok muda. Indonesia akan memiliki penduduk yang tidak hanya muda, tetapi juga produktif, yang sebagian besar (73%) tinggal di perkotaan sebagai kelas menengah.
Sehingga Indonesia bisa maju terus, maka Indonesia akan menjadi negara dengan ukuran ekonomi yang sangat besar bahkan bisa masuk di dalam 5 besar dunia dengan pendapatan perkapita mencapai US$ 23 ribu.
“Namun, untuk mencapai sebagai negara maju dibutuhkan persyaratan. Hal ini tidak datang tiba-tiba. Dibutuhkan persyaratan mengenai kualitas dan ketersediaan infrastruktur yang baik, dibutuhkan kualitas SDM yang baik, dan oleh karena itu pendidikan, kesehatan, skill, karakter menjadi luar biasa penting,” Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Menanggapi hal tersebut, komoditas kelapa sawit yang sebagai sub sektor perkebunan pun turut mengembangkan SDM.
Atas dasar itu jugalah Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjen Bun), Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa (BPDPKS) mengembangkan SDM kelapa sawit dengan menggandeng Lembaga Pendidikan atau Yayasan Pendidikan dan Universitas untuk menelurkan SDM kelapa sawit.
Bahkan untuk menciptakan SDM tersebut dasar hukumnya sudah jelas dan sudah dibentuk sejak tahun 2014 yakni melalui Undang-Undang (UU) No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Kemudian diperkuat tahun 2015 melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.24 Tahun 2016 jo Prespres no. 61 tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan. Lalu, ditahun 2018 melalui Perpres No.66 Tahun 2018 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
Seletah itu, diperjelas di tahun 2019 melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 07 Tahun 2019 jo. No.15 Tahun 2020 Tentang Pengembangan SDM, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit. Lalu, ditahun 2021 melaluiKeputusan Dirjen Perkebunan (Kepdirjenbun) No. 206 Th. 2021 sebagai pengganti Kepdirjenbun No. 318 Th. 2020 tentang Pedomtek Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Kerangka Pendanaan BPDPKS.
“Artinya jelas, dengan dasar peraturan-peraturan tersebut, kita komit untuk mengembangkan perkebunan, termasuk pada kelapa sawit,” tegas Direktur Perlindungan Perkebunan, Ditjenbun Kemtan Ardi Praptono dalam webinar dan Live Streaming 2nd Indonesian Palm Oil Smallholders Conference (IPOSC) ‘Memperkuat Petani Kelapa Sawit” yang diselenggarakan oleh Media Perkebunan, POPSI (Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia) dengan dukungan BPDPKS.
Lebih lanjut, Ardi menjelaskan, untuk menciptakan SDM yang berkualitas tidak hanya diberikan teori saja, tapi juga langsung diberikan praktek di lapangan. “Jadi dalam hal ini ada pendidikan dan pelatihannya,” ungkap Ardi.
Berita selengkapnya ada pada Majalah Media Perkebunan edisi September 2021. (yin).
