Memang benar komoditas kelapa sawit turut menyumbang devisa negara yang cukup besar. Melihat hal itu Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati hanya berpesan tiga hal saja.
Hal itu diungkapkannya saat pelubcuran buku kelapa sawit di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta.
“Pertama, saya berharap bahwa industri kelapa sawit bisa menjadi kegiatan ekonomi
Mewujudkan konsep ekononi adil dan makmur,” kata Sri.
Artinya, Sri menjelaskan, industri atau perusahaan kelapa sawit harus mendukung ekonomi masyarakat. Sehingga dalam hal ini tidak ada perusahaan yang kaya raya sermentara masyarakat tidak menikmati di share (dibagi) keuntungannya, maka dalam hal ini masyarakat harus bisa ikut menikmati keuntungan disaat harga crude palm oil (CPO) naik.
Kedua, diharapkan apa yang terjadi saat ini seperti tuduhan bahwa kelapa sawit merusak lingkungan. Dalam hal ini maka harus dibsa dibuktikan bahwa kelapa sawit tidak melakukan hal tersebut.
Sehingga jika tahun tahun ini Parlemen Eropa menhinginkan pasokan sawit yang berkelanjutan, maka pelaku harus bisa membuktikannya dengan memberikannya minyak sawit yang berkelanjutan.
“Artinya jika indonesia (memposisikan) sebagai pemain besar, maka harus biaa menjawabnya dan membuktiknya, maka dalam hal ini tidak hanya menjawabnya saja tapi dibuktikan dengan melakukannya,” papar Sri.
Ketiga, lanjut Sri, diharapkan pelaku kelapa sawit dalam hal ini perusahaan bisa membayar pajak sebagai bukti sebagai perusahaan yang taat kepada peraturan yang berlaku dimana mendirikan usahanya, bukan hanya taat kepada aturan mengenai lingkungan hidup saja.
“Ini juga menjawab keadalian bagi selurah rakyat indonesia. Pengusaha biaa menjaga dan melakukan kewajiban yang seharusnya dilakukan seperti membayar pajak berapa jumlah luasanya, penjualnnya hingga bisa membayar kewajibannya,” tutur Sri.
Atas dasar itu, Sri menghimbau sebaiknya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) bisa membangun sustainablty untuk semua perkebunan kelapa sawit baik milik petani ataupun perusahaan.
Ini kaitannya sesuai dengan permintaan konsumen, dalam hal ini konsumen dari Eropa. “Jadi sebaiknya kedepan jangan hanya sustainblty di hulunya saja tapi juga dihilirnya, sehingga menjadi nilai tambah yang baik dan kompetitif.
Artinya, lanjut Sri, dalam hal ini pihaknya (Kementerian Keuangan) akan mendukung BPDP-KS dalam mengelola dana sawit. Hal ini untuk menyikapi adanya anomali harga pada komoditas kelapa sawit.
“Sehingga untuk menyikapinya dana BPDP-KS harus dikelola dengan baik dengan manajemen yg baik. Maka kelolalah dana tersebut secara kedibel. Kita tidak akan meminjam dana,” himbau Sri.
Terakhir, Sri berharap perusahaan, petani dan pemerintah bisa sinergis dalam membangun industri kelapa sawit, karena kelapa sawit termasuk komoditas yang besar dan menyangkut banyak pihak termasuk petani.
“Patokannya petani bisa mendapatkan keuntungan serta sustainable dan lingkungan tidak rusak,” pungkas Sri. YIN
