Sangat disayangkan bila pemerintah kurang memerhatikan penangkar perkebunan, padahal penangkar salah satu komponen dalam sub sektor perkebunan yang tidak dapat diindahkan terkait ketersediaan bahan tanam unggul.
Melihat hal tersebut maka dibentuklah Asosiasi Penangkar Perkebunan Indonesia (APPI). Sebab harus diakui bahwa saat ini pemerintah kurang memperhatikan para penangkar perkebunan. Disisi lain, penangkar adalah pihak yang paling bertanggung jawab karena dapat menyediaan bibit siap salur bagi petani pekebun.
“Sayangnya kepentingan para penangkar seringkali terabaikan oleh banyak pihak termasuk pemerintah. Seringkali berbagai kebijakan yang dicetuskan cenderung menghambat perkembangan penangkar,” jelas Ir. H Badaruddin Puang Sabang, yang terpilih menjadi Ketua Umum APPI.
Sehingga dalam hal ini, Badaruddin yang juga sebagai penangkar benih asal Sulawesi Selatan berharap APPI bisa menjadi jembatan antara para penangkar benih dengan pemerintah dan menjadi wakil penangkar dalam memperjuangkan kepentingan para penangkar dalam hubungannya dengan stakeholder lainnya.
“Selain itu juga diharapkan APPI bisa mendukung pemerintah dalam menyukseskan Tahun Benih yang akan dimulai dari tahun 2018 mendatang,” harap Badaruddin.
Sebab, menurut Badaruddin, didirikannya APPI ini adalah untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya yaitu para penangkar perkebunan. “Melalui APPI ini, penangkar perkebunan akan menjadi besar kembali. Penangkar kembali diperhitungkan karena kehadirannya dipahami sebagai fondasi keberhasilan pengembangan perkebunan,” tambah Badaruddin.
Lebih lanjut, Badaruddin berharap, Asosiasi ini bisa menjadi wadah bagi anggotaya untuk mendorong perbaikan mutu bibit melalui pertukaran informasi, pembinaan yang dilakukan Asosiasi maupun melalui pengawasan yang dilakukan secara internal. Sehingga ke depan anggota APPI menjadi penangkar yang paling berkompeten dalam medukung program-program penyediaan benih pada kegiatan pemerintah maupun non pemerintah.
Rencananya, kita akan datang ke pemerintah dalam hal ini yang dimulai ke Direktorat Jenderal Perkebunan untuk melaporkan rencana aksi dan kegiatan para penangkar benih. Kemudian APPI juga akan merilis secara berkala informasi penangkar yang menjadi anggota dan informasi ketersediaan bibit kepada pemerintah maupun konsumen benih.
“Sehingga diharapkan akan ada koneksi yang serasi antara produsen dengan konsumen benih,” ucap Badaruddin.
Dalam APPI tersebut, Hasanuddin Sigalingging, penangkar karet asal Sumatera Selatan terpilih menjadi Wakil Ketua dan Rusbandi sebagai Sekretaris Jenderal yang juga dikenal sebagai penangkar bibit kelapa sawit di Bengkulu. Selain itu juga ditetapkan sejumlah koordinator komoditas dan daerah serta anggota dewan penangkar Indonesia.
Sementara pada kesempatan yang lain Gamal Nasir, pengamat perkebunan, mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan para penangkar. Sebab langkah tersebut sebagai langkah baik untuk memajukan perbenihan perkebunan. Maka diharapkan melalui kehadiran APPI kepentingan penangkar terwadahi dalam berbagai kebijakan.
“Bagaimanapun penangkar adalah komponen penting perkebunan. Tanpa penangkar maka petani akan sulit mengakses bibit unggul. Sementara penyediaan benih adalah usaha yang beresiko tinggi karena pasarnya terbatas. Sehingga, jika ada pihak-pihak yang bersedia membesarkan bibit dalam kondisi ketidakpastian pasar, maka ini adalah upaya yang patut diapresiasi. Sehingga sudah sewajarnya penangkar mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah,” terang Gamal.
Gamal juga berharap, “APPI bisa berkontribusi pada peningkatan ketersedian serta mutu bibit yang beredar di masyarakat”. YIN
