Jakarta, mediaperkebunan.id – Pemerintah menargetkan utk segera mewujudkan swasembada gula konsumsi dan akselerasi produksi bio ethanol. Salah satu upayanya dengan melakukan bongkar ratoon dan perluasan tebu seluas 200.000 ha. Untuk memfasilitasi penyediaan bahan baku untuk pengembangan pabrik gula dan ethanol maka Duta Petani Milenial dan Purnakarya PTPN berinisiasi mengembangkan koperasi induk tebu di Provinsi Sulawesi Selatan dan Lampung.
Ichi Indrawan, Sebagai Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa pada tahun ini akan difasilitasi pengembangan 2 koperasi induk, di Provinsi Sulawesi Selatan dan 1 di Provinsi Lampung. Koperasi Induk di Sulsel yang akan membawahi 3 koperasi primer di Kabupaten Bone, Takalar dan Janeponto.
Untuk koperasi Induk di Provinsi Lampung membawahi 2 koperasi primer yakni di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Lampung Tengah. Koperasi ini akan membantu pemasaran hasil tebu dari lahan milik petani peserta bongkar ratoon dan perluasan yang benihnya berasal dari KBD berjejang yang dibangun oleh pemerintah 660 ha di Sulsel dan 470 ha di Lampung. Pengembangan koperasi primer akan dilakukan mulai bulan Juni 2026 ditargetkan pada Bulan Maret 2027 5 koperasi dan 2 koperasi induk sudah berdiri dengan sistem pengelolaan modern dan terdigitalisasi.
“Total lahan petani akan dikelola oleh koperasi ini seluas 7000 ha di Provinsi Sulsel, yang sekitar 4.620 ha kebun penerima bantuan benih asal KBD tebu yg dibangun tahun 2026. Sementara di Lampung seluas 3.200 ha yang seluruhnya petani penerima bantuan benih asal KBD berjenjang. Alasan memprioritaskan petani penerima bantuan tersebut karena dipastikan produktivitas hasil bisa mencapai di atas 1.200 kuintal/ha,” jelas ALUMNI Universitas Hasanudin tersebut.
Koperasi primer akan memfasilitasi petani anggota memasarkan hasil, mendapatkan akses pupuk subsidi, menyediakan jasa penyewaan alsin, memberikan pendampingan teknis serta memfasilitasi pendampingan teknis.
“Koperasi primer ini akan membentuk koperasi induk yang akan bermitra dengan investor untuk pengembangan pabrik gula dan pabrik ethanol. Dengan opsi adanya kepemilikan saham oleh koperasi induk di pabrik pengolahan tersebut yang nanti sharing profil dari kepemilikan saham akan digunakan utk pengembangan berikutnya sehingga tdk lagi mengandalkan bantuan pemerintah,” ungkap Ichi.
Sementara M Asri Premma, perwakilan Purnakaryawn PTPN menyatakan siap memberikan dukungan dalam pengelolaan koperasi dimaksud yang akan berperan dalam pengembangan manajemen pengelolaan kebun dan manajemen hasil panen.
“Kaitan pemberian supervisi dan pengembangan sistem kami akan melibatkan para praktisi yakni para purna aktivitas PTPN yang pernah mengelola PG dan perkebunan tebu, agar pengelolaan koperasi menjadi sangat profesional. Selain itu manajemen koperasi akan melibatkan lulusan pertanian utk mengembangkan sistem tergitalisasi,” jelas Asri.
Budi Susilo, pelaku tebu asal Jawa Timur dan juga salah satu pengurus APTRI, mengapresiasi langkah dari Duta Pertanian dan Purnakarya PTPN dan berharap inisiatif diikuti oleh para kalangan kampus atau alumni. Menurutnya pengembangan kelembagaan petani menjadi persyaratan untuk menciptakan ekosistem bisnis tebu yang saat ini masih perlu dibenahi.
Ia menyarankan agar koperasi petani tebu pada akhirnya bisa bermuara pada koperasi induk tingkat nasional yang nantinya mengembangkan perbankan utk usaha tebu, usaha logistik bahwa riset tebu.
