Jakarta, mediaperkebunan.id – Pemerintah lewat Bappenas sudah menyusun peta jalan hilirisasi kelapa. Hilirisasi akan berkembang jika hulunya bagus. Masalahnya hulu kelapa sekarang sedang tidak baik-baik saja, luas semakin berkurang dari 3,5 juta ha tinggal 2,8 juta dan mungkin sekarang sudah turun lagi. “ Karena itu selain road map hilirisasi perlu dibuat juga huluisasi,” kata Ketua Koalisi Pemerintah Kabupaten Penghasil Kelapa (KOPEK), Nelson Pomalinggo.
Huluisasi harus didorong. Dengan masuknya kelapa dalam pembiayaan BPDP diharapkan agenda huluisasi semakin kuat. Saat ini sedang proses pembuatan keputusan Menteri Pertanian untuk mengatur program apa saja yang dibiayai oleh BPDP kelapa.
Sambil berjalan pemerintah pusat perlu membuat program huluisasi , sedang pemerintah daerah harus lebih berperan. Petani juga jangan hanya menuntut terus tetapi harus memelihara kelapanya supaya hasilya baik. Industri juga harus menopang petani.
“Kopek sebagai asosiasi pemerintah daerah bekerja dengan cara berbeda dengan asosiasi petani maupun industri yang lebih bebas. Kita berfungsi sebagai perekat dan memberi motivasi agar semua mengembangkan kelapa,” katanya.
Mekanisme pendanaan sawit yang berasal dari BPDP adalah BLU ii memungut pajak ekspor CPO dan produk turunannya dengan nilai yang bervariasi dan dana itu disalurkan untuk peremajaan sawit rakyat, sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, pembayaran selisih harga biodiesel dan solar, riset, promosi dan lain-lain.
Kopek pernah mengusulkan BPDP kelapa dan banyak yang menolak karena bakal ada pungutan ekspor. Menurut Nelson kesadaran teman industri terutama hilir memang waktu itu masih kurang. Sawit ada program peremajaan karena ekspornya ada pungutan. Pelaku industri harus sadar mereka akan mati kalau pohon kelapa sudah tidak ada. Jadi pungutan ekspor untuk hulu kelapa.
Pungutan ekspor bertujuan untuk meningkatkan hulu kelapa, kalau tidak ada maka kondisi hulu kelapa akan terus seperti sekarang. Karena itu eksportir kelapa bulat dan produk olahan kelapa harus rela ada pungutan ekspor tentu nilainya proporsional dan akan diatur pemerintah sebaik mungkin.
Perbedaan besar kelapa dan sawit adalah pada sawit baik pemilik kebun maupun pabrik dan olahannya dimiliki perusahaan , saat ini proporsi luas kebun sawit didominasi oleh perusahaan meskipun porsi petani juga semakin besar. Sedang kelapa 98% kebun dimiliki oleh petani. Dengan perbedaan yang cukup besar seperti itu maka ketika dikenakan pajak ekspor hal seperti ini harus diperhatikan. Mengurus komoditas yang hampir semuanya dimiliki rakyat berbeda masalahnya dengan yang dimiliki perusahaan.
Bagi industri hilir untuk memajukan kelapa diharapkan mereka juga bisa membangun kebun sendiri atau kolaborasi dengan petani. Industri bisa membantu benih unggul pada petani. Contohnya industri hilir di Gorotalo memberi bantuan benih unggul untuk penanaman baru kelapa seluas 1.000 ha bagi petani.
KOPEK pada bulan Agustus mendatang akan melaksanakan Munas. Pengurus KOPEK yang sekarang sebagian besar sudah tidak menjadi bupati termasuk Nelson. “Mentan Amran Sulaiman ketika menerima pengurus KOPEK minta supaya meskipun sudah tidak menjadi bupati saya tetap menjadi ketua KOPEK. Kalau dipimpin bupati aktif sementara pekerjaan mereka sudah sangat banyak maka organiasi bisa tidak berjalan dengan baik. Saya diminta menggerakan bupati-bupati anggota KOPEK. Tetapi saya serahkan semua keputusan pada anggota pada Munas mendatang,” katanya.
Bupati baru anggota KOPEK diharapkan tetap memperhatikan kelapa. “Kita beri kedasaran pada mereka yang sedang semangat membangun supaya memperhatikam kelapa. Apalagi spirit pembangunan sekarang adalah bagaimana membangun potensi daerah. Kelapa adalah potensi daerah yang besar bagi anggota KOPEK. Dengan efisieni maka jangan menggatungkan pembangunan kelapa pada APBN, daerah juga harus menggunakan APBDnya. Kalau kelapa berkembang, masyarakat sejahtera maka PAD juga akan terangkat,” kata Nelson.
Masalahnya kebun kelapa ini dimensinya jangka panjang, berbuah setelah 4-5 tahun ditanam. Karena itu pengembangannya tidak hanya kelapa saja tetapi tumpang sari dengan padi gogo jagung dan peternakan. Jadi petani dalam jangka pendek ada pendapatan.
KOPEK mendukung roap map hilirisasi kelapa, tetapi industri yang akan dibangun harus industri kelapa terpadu yang mengolah semua komponen kelapa dari sabut, tempurung, daging buah dan air. Industri besar yang bisa membangun industri kelapa terpadu.
Bisa juga kluster industri petani membuat kopra untuk memasok industri besar CNO, membuat arang dari tempurung kelapa untuk memasok industri briket arang shisa, membuat coco fiber dan coco peat untuk industri barang jadi seperto rope, coco net, coco shade dan lain-lain. Dengan demikian ada nilai tambah yang dinikmati petani.
