Jakarta, mediaperkebunan.id – Tracebility menjadi salah satu syarat utama bagi perdagangan komoditas di pasar internasional baik sukarela maupun wajib seperti EUDR, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang ini adalah Koltiva.
Kepada Media Perkebunan, Ainu Rofiq, Cofounder Koltiva .menyatakan di Indonesia, Koltiva mengimplementasikan traceability di berbagai komoditas perkebunan, termasuk kelapa sawit, kopi, kakao, karet, dan kelapa.
“Kami bekerja di hampir di seluruh provinsi di Indonesia, melibatkan ratusan mitra dagang dan produsen, serta ratusan ribu petani,” katanya.
Contohnya, di Sumatera dan Kalimantan untuk kelapa sawit, di Sulawesi untuk kakao dan kelapa, serta di Aceh, Sumatera Utara, dan Toraja untuk kopi. Proyek-proyek ini bukan hanya fokus pada pemenuhan regulasi, tetapi juga peningkatan kapasitas petani, efisiensi rantai pasok, dan keberlanjutan jangka panjang.
Koltiva mengembangkan KoltiTrace, sistem manajemen rantai pasok yang memantau pergerakan komoditas dari tingkat petani hingga pembeli akhir, from seed to the table.
“Prosesnya dimulai dengan pendaftaran dan pemetaan lahan secara detail menggunakan GPS dan foto satelit, dilanjutkan dengan verifikasi lapangan oleh field agent kami,” kata Rofiq.
Setiap transaksi, mulai dari panen, pengumpulan, pengolahan, hingga pengiriman, dicatat secara digital dan dihubungkan ke identitas petani serta plot lahannya.
Pembeli dapat mengakses data melalui dashboard yang disesuaikan, mencakup asal-usul komoditas, kepatuhan terhadap regulasi, sertifikasi yang dimiliki, volume, serta status keberlanjutan. Semua ini disajikan dengan prinsip transparansi, akurasi, dan perlindungan data pribadi.
“Ada berbagai sistem tracebility yang dikembangkan baik oleh pemerintah dan perusahaan. Kami melihat semua inisiatif traceability, baik dari pemerintah maupun lembaga sertifikasi, sebagai komplemen yang saling mendukung,” katanya.
Perbedaan utamanya, Koltiva membangun sistem yang lintas komoditas, lintas negara, dan terintegrasi dengan mitra bisnis di seluruh rantai pasok, bukan hanya untuk satu sertifikasi atau satu regulasi.
Selain itu, KoltiTrace dapat diintegrasikan dengan sistem nasional maupun mendukung sertifikasi seperti ISPO dan RSPO, sehingga pelaku usaha tidak perlu mengelola data ganda. Tujuannya adalah mempermudah pelaku usaha memenuhi berbagai persyaratan, baik yang sifatnya wajib (mandatory) maupun sukarela (voluntary).
