JAKARTA, Mediaperkebunan.id –
Kinerja program peremajaan sawit rakyat (PSR) saat ini bukan lagi pada jumlah rekomendasi teknis (Rekomtek) dan jumlah transfer dana, melainkan seberapa banyak tanaman sawit yang tertanam di lapangan.
Demikian ditekankan Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyono dalam Forum Diskusi Sawit secara virtual di Jakarta, Kamis (14/05). Diskusi yang diadakan Majalah Media Perkebunan bekerjasama Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) itu mengangkat tema “Mungkinkah Meningkatkan Produktivitas Sawit Rakyat Di Tengah Pandemi?”.
Kasdi mengatakan, berdasarkan evaluasi di lapangan jumlah tanaman PSR masih lebih rendah 20 persen. “Jadi hasil evaluasi masih sangat lembat. Begitu juga dana yang sudah ditransfer harus segera dilakukan,” ujarnya.
Menurut Kasdi, dana PSR yang sudah ditransfer harus segera ditindaklanjuti dan tidak bisa ditunda lagi. Kegiatan PSR harus sesuai rencana. Jika dana PSR yang sudah ditransfer ternyata tidak sebanding dengan realisasi akan menjadi temuan,
Kasdi menyebutkan, target PSR seluas 500 ribu hektar (Ha) selama tiga tahun dilakukan secara bertahap dengan 180 ribu Ha per tahunnya. Dari potensi PSR seluas 2,78 juta Ha terdiri atas kebun plasma dan swadya 2,27 juta Ha, kebun plasma PIRBUN 0,14 juta Ha, dan plasma PIRTRANS/PIRKKPA 0,37 juta Ha.
Untuk mempercepat PSR pemerintah saat ini telah menyederhanakan sejumlah persyaratan dari 14 menjadi dua syarat, yakni kelembagaan petani dan legalitas lahan. “Kami juga tetap mengawal surat tanda daftar budidaya (STDB) sebagai instrumen treacibility,” tandas Kasdi.
Diskusi Sawit dipimpin Pemimpin Umum Media Perkebunan Gamal Nasir. Hadir para pembicara lain yakni Direktur Penghimpunan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) Anwar Sunari, Peneliti Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Winarno dan Maria Vivarini dari Fakultas Pertanian Universitas Lampung, serta para asosiasi petani sawit Indonesia. (YR)
