Tangsel, mediaperkebunan.id – Keberadaan dan potensi Bursa CPO Indonesia sebenarnya masih sangat prospektif di masa depan. Akan tetapi, saat ini kinerja bursa masih perlu didorong dan dikuatkan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Tirta Karma Senjaya, seperti dikutip mediaperkebunan.id dari laman resmi Kementerian Perdagangan (Kemendag), Senin (27/1/2025), belum lama ini di Kotamadya Tangerang Selatan (Tangsel), Provinsi Banten.
Tirta Karma Senjaya menyatakan hal itu guna menanggapi volume transaksi untuk CPO futures di Bursa CPO Indonesia sepanjang tahun 2024 lalu yang mencapai 28.613 lot atau setara 143.065 metrik ton (MT).
Transaksi CPO ini, ungkap Tirta Karma Senjaya, cukup menggembirakan meskipun untuk transaksi fisik masih harus didorong optimalisasinya.
“Kinerja Bursa CPO Indonesia perlu didorong agar transaksi lebih transparan, likuid, dan terpercaya,” tutur Tirta Karma Senjaya lebih lanjut.
Tirta melanjutkan, berangkat dari berbagai capaian kinerja di 2024, Bappebti menetapkan beberapa langkah strategis ke depan untuk memperkuat perdagangan berjangka komoditi (PBK) di 2025.
“Yaitu melakukan optimalisasi implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) dan pengembangan Pasar Lelang Komoditas (PLK),,” kata Tirta Karma Senjaya
“Selanjutnya, melakukan penguatan transaksi multilateral berbasis komoditas unggulan Indonesia seperti berbagai produk turunan dari minyak kelapa sawit, dan peningkatan implementasi Bursa CPO Indonesia,” tegas Kepala Bappebti Tirta Karma Senjaya.
Sebagai pengingat saja, Bursa CPO Indonesia didirikan pada 23 Oktober 2023 dan diresmikan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) saat itu, Zulkifli Hasan..
Legalitas Bursa dibentuk Pemerintah melalui Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perdagangan Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah di Bursa Berjangka.
Perusahaan pelaksana dari bursa ini adalah PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia atau lebih dikenal dengan nama Indonesia Comodity and Derivatives Exchange (BKDI/ICDX).
