Kapuas Hulu, mediaperkebunan.id – Di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, kehidupan masyarakat Kapuas Hulu banyak bergantung pada hasil alam termasuk perkebunan kelapa sawit rakyat. Namun di tengah potensi lahan yang luas, kualitas budidaya dan produktivitas masih menjadi tantangan utama.
Menyadari hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu, Yanto, SP memberikan dukungan penuh terhadap langkah Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI) untuk menyelenggarakan Sosialisasi Budidaya Sawit Berkualitas Tinggi dengan tema “Pengembangan Kelapa Sawit untuk Kesejahteraan Masyarakat di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)”. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober 2025 mendatang di Hotel Grand Banana, Putussibau, dan didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Kabupaten Kapuas Hulu sendiri memiliki jumlah penduduk 278.428 jiwa dengan luas wilayah sebesar 31.318,25 KM, di mana 56,21% wilayahnya merupakan kawasan hutan lindung. Kondisi geografis yang menantang dengan akses sinyal yang terbatas serta minimnya infrastruktur menjadikan daerah ini termasuk kategori daerah 3T yang membutuhkan perhatian khusus, termasuk dalam hal peningkatan kapasitas petani sawit.
Yanto menegaskan bahwa mayoritas masyarakat di wilayah ini menggantungkan hidup dari sektor berbasis sumber daya alam seperti hasil hutan, kerajinan lokal, dan perkebunan rakyat.
“Sebagian besar petani sawit di Kapuas Hulu masih belum menerapkan budidaya yang berkualitas. Masih banyak beredar bibit kelapa sawit ilegal yang berpotensi menurunkan produktivitas,” jelas Yanto.
Ia menambahkan, sebagian besar petani sawit rakyat di Kapuas Hulu belum mengenal bibit unggul bersertifikat serta belum menerapkan Standar Agronomi Perkebunan (SAP). Petani juga masih minim informasi tentang berbagai program pemerintah yang dikelola BPDP seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Sarana dan Prasarana (Sarpras), maupun pengembangan SDM perkebunan.
“Kita di Kapuas Hulu punya lahan yang luas, tapi produktivitas belum optimal. Banyak petani membeli benih sawit dari e-commerce tanpa tahu sumbernya. Kasihan kalau masyarakat menanam dengan bibit yang tidak jelas,” ujarnya.
Yanto juga mengakui bahwa pengetahuan masyarakat terkait lembaga BPDP masih sangat terbatas.
“Selama ini kami hanya tahu BPDP dari internet. Karena itu kegiatan sosialisasi POPSI sangat penting agar petani memahami cara mengakses bantuan pemerintah, baik untuk sarpras maupun peningkatan SDM,” tambahnya.
DPRD Kapuas Hulu berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah awal memperkuat pemahaman dan kemampuan teknis petani sawit rakyat dalam membangun perkebunan yang produktif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.
“Kami mendukung penuh kegiatan ini agar petani sawit di wilayah perbatasan bisa meningkat kesejahteraannya dan tidak tertinggal dari daerah lain maupun negara tetangga,” pungkas Yanto.
