Jakarta, Media Perkebunan.id
Keinginan petani kelapa sawit yang tergabung dalam POPSI (Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia) untuk terlibat dalam rantai pasok biodiesel sudah diperhatikan pemerintah. Direktorat Bioenergi, Ditjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi , Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memfasilitasi pertemuan POPSI dengan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) secara daring, Rabu (2/9/2020).
Dalam pertemuan itu hadir Ketua POPSI Pahala Sibuea, Dewan Pembina POPSI Gamal Nasir serta anggota POPSI yaitu Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia (ASPEKPIR), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) dan Jaringan Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia (JAPSBI). Produsen biodiesel di wakili oleh Paulus Tjakrawan (Ketua Harian APROBI, Asosiasi Produksen Biofuel Indonesia) dan 23 perusahaan anggotanya.
Menurut Pahala kepada Media Perkebunan, hasil pertemuan ini positif. Aprobi sangat terbuka untuk melibatkan petani dalam rantai pasok dan akan terus berdiskusi bagaimana bentuk konkritnya. “Perlu dicari bentuk kemitraan karena produsen biofuel mendapat pasokan CPO dari PKS, jadi tidak berhubungan langsung dengan petani,” kata Pahala.
“Dari pertemuan tadi minimal kita sudah berdialog dengan produsen biofuel sehingga kita tahu posisi masing-masing. Tinggal kita rumuskan lagi bentuk kemitraan yang bisa dilakukan,” katanya.
Tahap awal POPSI akan memetakan PKS mana saja yang memasok CPO pada perusahaan biodiesel. Setelah itu minta regulasi pelibatan petani dalam rantai pasok biodiesel. Dalam jangka panjang petani yang akan membangun PKS untuk memasok CPO. Aprobi sangat terbuka dan siap laksanakan apapun regulasi pemerintah.
Mansesuetus Darto, Ketua SPKS menyatakan apresiasi yang tinggi kepada Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM yang telah memfasilitasi dialog antara POPSI dengan produsen biodiesel. Artinya pemerintah mendengar dan memperhatikan aspirasi petani. Kementerian ESDM akan menyusun regulasi lebih lanjut kepastian keterlibatan petani dalam rantai pasok biodiesel.
Pelibatan petani dalam rantai pasok ini akan dimulai tahun depan. Darto mengusulkan dilakukan secara bertahap. Misalnya pada tahun 2021 20% , 2023 30% dan seterusnya.
Disamping mengapresiasi Kementerian ESDM, Darto belum tahu apakah pemerintah serius atau tidak. Kalau serius maka harus ada regulasi yang memaksa perusahaan melibatkan petani dalam rantai pasok. Sebagian besar perusahaan biodiesel adalah bagian dari perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kalau tidak ada regulasi yang memaksa mereka akan mementingkan bahan baku dari kebun dan PKS sendiri .
