Jakarta, Media Perkebunan.id
Kesuksesan PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) memerlukan bantuan semua pihak. APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) diminta ikut mendorong kelompok tani/gabungan kelompok tani/koperasi anggotanya yang sudah waktunya peremajaan untuk mengajukan usulan. Heru Tri Widarto, Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, Ditjen Perkebunan, menyatakan hal ini dalam webinar “Petani Sejahtera Indonesia Maju” yang dilaksanakan Apkasindo.
Tahun ini PSR ditargetkan 180.000 di 22 provinsi dan yang paling besar adalah Jambi 27.300 ha dan Riau 24.500 ha. Dua provinsi ini bersama Aceh, Sumut, Sumsel dan Kalbar , potensi PSR besar diatas 50.000 ha sehingga banyak yang bisa diusulkan. Semua pihak diminta bekerja keras sehingga target bisa tercapai.
Pemerintah sudah berusaha mempercepat pengusulan PSR dengan penyederhanaan syarat sehingga tinggal dua saja yaitu kelembagaan dan legalitas lahan. Verifikasi juga dilakukan secara terintegrasi, tiap hari Jumat dilakukan tim verifikasi kabupaten,provinsi dan pusat via zoom meeting. Saat ini ada 40.000 usulan di aplikasi PSR on line, yang berusaha akan dipercepat. Nanti di masing-masing provinsi akan dikumpulkan di satu tempat dengan tetap mengikuti protokol Covid -19.
Upaya lain mempercepat pengajuan usulan dan rekomtek adalah dual track lewat jalur surveyor. BPDPKS telah menunjuk PT Surveyor Indonesia, tetap harus bekerjama dengan dinas kabupaten/kota. Surveyor tahun ini ditargetkan 75.100 ha di 20 provinsi, 92 kabupaten/kota. Saat ini surveyor sudah terjun ke lapangan.
“Kesuksesan PSR bukan mempercepat usulan jadi rekomtek, tetapi bagaimana dana yang sudah ditransfer itu digunakan untuk membangun kebun. Menko Perekonomian mendorong BPDPKS untuk mempercepat realisasi tanam. Kemitraan antara petani dengan PKS harus dijalin dengan baik. Dana yang sudah ditransfer dapat segera digunakan untuk tumbang chiping dan membeli benih. Saat ini realisasi rekomtek 191.181 ha, transfer dana Rp3,5 trliun untuk 142.231 ha, pencairan dana untuk 81.876 ha dan kebun yang sudah terbangun 61.219 ha atau 31,91%,” kata Heru.
Kendala PSR secara teknis adalah kondisi kebun yang masih produktif dan harga TBS yang cenderung stabil membuat minat petani menurun. Mereka masih sayang dan tidak mau menumbang karena masih menghasilkan.Masalah lainnya adalah legalitas lahan yang belum clear and clean seperti berada di kawasan hutan dan dalam sengketa. Pemahaman petugas pendamping juga berbeda-beda misalnya masih perlu minta tanda tangan Kadis untuk pencairan dana. Hal ini harus ditangani secata khusus supaya pencairan dana tidak terhambat.
Tidak seiramanya penyaluran dana dengan ketersediaan benih juga jadi masalah. Banyak gapoktan belum menjalin kerjasama dengan penyedia benih, sehingga ketika dana ditransfer benih siap tanam belum tersedia.Kebijakan masing-masing bank juga berbeda mengenai dana PSR ini, ada yang ditransfer ke rekening pribadi dan tidak diteruskan ke rekening escrow. Pemerintah berusaha supaya kebijakan semua bank seragam. Ada mitra usaha yang belum sepakat dengan KUD, ada juga petani yang mengundurkan diri dan mengembalikan dana.
Sedang non teknis Covid-19 ikut menghambat karena pergerakan jadi terbatas. Tidak tersedia dana pendamping karena pekebun belum comply terhadap kriteria kredit. Banyak sertifikat yang masih diagunkan dibank. Menko Perekonomian saat ini bersama perbankan sedang merancang supaya KUR bisa disalurkan untuk penerima dana PSR. Di beberapa daerah ada pemeriksaan oleh penegak hukum yaitu kejaksaan dan kepolisian terhadap dinas yang membawahi perkebunan. Kalau hal ini berlanjut mereka jadi malas mengusulan PSR. Ditjenbun minta Menko Perekonomian berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian supaya hal ini bisa diperbaiki.
Alpian A Rahman, Ketua Umum Apkasindo menyatakan harapannya supaya bank bisa hadir mendampingi petani dalam PSR sebab hibah Rp30 juta/ha belum cukup. Diharapkan KUR dengan tenor 4 tahun dan bunga 5-5%. Di daerah masih banyak bank yang belum merespon. Bank-bank BUMN diminta hadir.“Petani dengan luas areal 41% dari luas areal total sawit sudah ikut berperan dalam menghasilkan devisa, tetapi belum mendapat porsi perhatian yang sepadan. Apkasindo hadir untuk membantu petani kelapa sawit menjadi mandiri, profesional dan mampu bersaing. Kehadiran Apkasindo harus bisa dirasakan petani,” katanya.
