KEMENLU : DIPLOMASI HADAPI EUDR TERUS BERJALAN

2023, 11 Juni
Indonesia tidak tinggal diam, sudah banyak sekali yang dilakukan. Mendag sudah berkirim surat dengan bahasa yang keras ketika masih rancangan komisi, dengan penegasan akan melakukan mitigasi. Dubes RI untuk UE sudah menggalang 13 negara lain membuat joint letter dan dijadikan dokumen resmi Committee on Agriculture WTO pada 2 November 2022.
Share berita:

Jakarta, Mediaperkebunan.id

EUDR mencakup 7 komoditas yaitu sawit, daging, kayu, kopi, kakao, karet, soya serta produk-produk turunannya. EUDR akan mewajibkan due diligence pada 7 komoditas ini yang dianggap sebagai penyebab utama deforestasi di dunia. Nidya Kartikasari, Direktur Kerjasama Intra Kawasan dan Antar Kawasan Amerika dan Eropa, Ditjen Amerika dan Eropa, Kemenlu menyatakan hal ini pada Seminar Nasional “Keterpaduan Hulu-Hilir Untuk Meningkatkan Produksi Kelapa Sawit Berkelanjutan dan Bersertifikat Di Pasar Global” yang diselenggarakan Media Perkebunan.

Poin-poin utamanya adalah cut off date 31 Desember 2020; deforestation free ; tracebility (geolocation coordinat). EUDR merupakan regulasi yang paling cepat diberlakukan dan paling populer nomor 2. Dimulai tanggal 2 Desember 2022 kesepakatan politisi EUDR, 19 April 2023 adopsi parlemen, 16 Mei 2023 adopsi dewan, Juni 2023 entry into force, Desember 2024 berlaku untuk operator, Juni 2025 berlaku untuk UMKM.

Indonesia tidak tinggal diam, sudah banyak sekali yang dilakukan. Mendag sudah berkirim surat dengan bahasa yang keras ketika masih rancangan komisi, dengan penegasan akan melakukan mitigasi. Dubes RI untuk UE sudah menggalang 13 negara lain membuat joint letter dan dijadikan dokumen resmi Committee on Agriculture WTO pada 2 November 2022.

Diplomasi RI pada dalam menghadapi EUDR adalah mendorong kepentingan pemerintah RI pada pertemuan bilateral, baik di level menteri maupun presiden; di WTO dan forum multilateral lainnya secara konsisten menyatakan posisi pemerintah RI; engagement dengan Dewan Eropa, Komisi Eropa dan Parlemen Eropa melalui KBRI Brussel.

Joint Mission antara Indonesia dan Malaysia tanggal 30-31 2023 melakukan pertemuan dengan pejabat kunci dari Komisi Eropa, Parlemen Eropa serta dengan CEO dan CSO setempat. Disepakati dengan kemungkinan untuk menjajaki consultative engagement (task force) antara Indonesia, Malaysia dan UE.

Baca Juga:  DPR MINTA DANA HIBAH PSR DITAMBAH

UE akan memberlakukan benchmarking system dimana setiap negara akan mulai dari  standard risk. Perubahan tingkat risiko akan diberikan berdasarkan konsultasi bilateral dengan tiap negara. Standard risik diperlukan due dilligence yang terdiri dari pengumpulan informasi, mitigasi risiko due dilligance statement), pengecekan importir di UE 3% operator/tahun. Jika masuk high risk maka diperlukan langkah seperti standard risk dan pengecekan importir 9% operator/tahun. Jika masuk low risk hanya diperlukan due dilligence yang lebih sederhana yaitu pengumpulan informasi dan due dilligence statement, pengecekan importir 1%/tahun.

Assesment bench marking dilakukan Komisi Eropa dilakukan berdasarkan  3  indikator yaitu rate deforestation dan  forest degradation; rate expansion of agriculture land for agricultural commodities; production trend of relevant commodities and of relevant product. Mengacu pada indikiator ini  Brasil dan Indonesia sudah waspada sebab bisa dikategorikan high risk.

Isu Indonesia adalah banyaknya sawit dalam kawasan hutan, padahal defisinis hutan, deforestation antara Indonesia dan UE berbeda, Luas kawasan hutan versi Indonesia juga beda dengan persepsi mereka.

Pasar UE memang kecil kalau dilihat dari volume penjualannya, tetapi mereka adalah influencer besar. EUDR segera ditiru negara lain yaitu Inggris yang keluar dari UE dan Amerika Serikat. Di UE selain 7 komoditas bisa saja nanti meluas ke komoditas lain.