Meskipun komoditas kelapa sawit selalu menjadi sasaran tembak bagi sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), komoditas minyak nabati ini tetap berkembang. Hal ini karena kelapa sawit adalah masa depan dunia.
Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Gamal Nasir mengakui bahwa kelapa sawit selain sebagai komoditas strategis bagi Indonesia juga sebagai komoditas pertanian yang peduli terhadap prinsip sustainable (berkelanjutan).
“Barangkali hanya pada kelapa sawit Indonesia yang diwajibkan penerapan pengembangan kebun berkelanjutan, melalui mandatori ISPO”, kata Gamal, Rabu (15/6).
Memang, lanjut Gamal, Pemerintah tidak menutup mata adanya perkebunan kelapa sawit di masa lalu yang dibangun tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Tapi sedikit demi sedikit hingga saat ini perkebunan kelapa sawit yang ada telah menerapkan konsep perkebunan yang sustainable.
Tidak hanya itu, konsep ISPO tidak hanya mengarah kepada konsep perkebunan yng sustainable tapi juga telah disesuaikan dengan peraturan serta perundang-uandangan yang berlaku. Artinya perkebunan yang telah mendapatkan sertifikat ISPO tidak hanya telah menerapkan konsep perkebunan yang sustainable tapi juga telah menjalankan peraturan yang berlaku didalam negeri.
“Jadi kita telah mengeluarkan berbagi regulasi yang pro lingkungan. Satu diantaranya dimana perusahaan wajib menyisihkan sebagaian lahan hak guna usaha (HGU)-nya untuk dijadikan areal konservasi,” terang Gamal.
Disisi lain, Gamal menegaskan bahwa komoditas kelapa sawit tidak hanya telah menerapkan prinsip sustainable tapijuga telah merubah ekonomi masyarakat. Terbukti, masyarakat yang ikut program Perkebunan Inti Rakyat-Transmigrasi (PIR)-Trans kehidupan ekonominya jauh telah berubah jauh lebih baik.
Tidak hanya itu, didalam Undang-undang Perkebunan No.39 Tahun 2014 dan Permentan No.98 Tahun 2013 dijelaskan bahwa perusahaan wajib menyisihkan 20% dari ijin usaha perkebunan (IUP) yang dimiliki oleh perusahaan untuk diserahkan kepada masyarakat sekitar mejadi petani plasmanya. Tujuannya agar masyarakat sekitar untuk merasakan atau menjadi bagian dari perkebunan kelapa sawit yang dibangun oleh perusahaan.
“Akibatnya dengan berkembangnya komoditas kelapa sawit maka masyarakat pun jua ikut berkebambang,” ucap Gamal.
Melihat fakta dan data tersebut maka tidaklah heran jika komoditas kelapa sawit selalu diberitakan negatif oleh sejumlah LSM yang diduga telah ditunggangi oleh negara asing. Hal ini karena dikahwatirkan komoditas kelapa sawit bisa menggeser komoditas minya nabati lainnya seperti minyak kedelai, bungan matahari, rapeseed ataupun lainnya.
Bahkan menurut catatan Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) bahwa industri perkebunan untuk sektor kelapa sawit telah konsisten surplus dan relatif besar yakni US$ 3,8 milyar. Sedangkan neraca perdagangan minyak dan gas (migas) masih konsisten mengalami defisit sebesar US$ -0,42 milyar. Artinya kelapa sawit tidak hanya berkontribusi kepada masyarakat tapi juga kepada negara.
“Jadi asing merasa khawatir terhadap kelapa sawit, karena saat ini selain kelapa sawit lebih efisien juga paling kompetitif disbanding minyak nabati lainnya.
Disisi lain, menurut Gamal agar memperkuat komoditas kelapa sawit di Indonesia, maka harus memperbesar penyerapan crude palm oil (CPO) untuk dalam negeri. Melalui hal tersebut maka posisi tawar CPO terhadap luar negeri akan lebih kuat lagi.
Satu diantaranya yaitu dengan menerapkan biodiesel (B20). Melalui penerapan tersebut maka akan mengurangi stock CPO didalam negeri. Berdasarkan catatan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP)-Sawit bahwa penyerapan B20 dari bulan Januari – April 2016 telah mencapai 748 ribu kiloliter, angka ini akan terus meningkat dengan target akhir 2016 penyerapan bisa mencapai 2,7 juta kiloliter.
Tapi, saat berbagai negara mulai mengkhawatirkan akan habisnya bahan bakar minyak, maka kelapa sawit yang berkembang kearah sustaibility akan menjadi harapan dunia.
“Saya percaya, bahwa CPO akan menjadi bahan baku utama untuk bahan bakar nabati di masa mendatang, dan Indonesia akan menjadi produsen yang paling penting. Setidaknya tidak ada Negara yang mampu mengejar produksinya,” terang Gamal.
Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif PASPI Tungkot Sipayung bahwa kelapa sawit adalah komoditas yang paling sustain dan efisien, bahkan telah banyak membuat gerah pihak lain. Apalagi tidak semua negara memiliki kesempatan seperti Indonesia mengembangkan kelapa sawit secara besar-besaran.
Melihat hal ini maka diharapkan kedepan pemerintah bersama swasta melakukan lebih banyak upaya tidak saja mengkounter pemberitaan miring terhadap kelapa sawit namun juga meningkatkan posisi tawar.
“JIka ada negara yang menerapkan pembatasan terhadap kelapa sawit seperti yang terjadi di Prancis kita tidak akan terlalu ambil pusing karena kita memiliki industri dalam negeri yang siap menyerap CPO,” pungkas Tungkot.
