Berkembangnya kebun-kebun sawit, memutar roda banyak kegiatan ekonomi di kawasan pedesaan, sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan baik antar golongan maupun antar kabupaten/kota.
Kontribusi kebun dalam peningkatan pendapatan petani, pengurangan kemiskinan dan percepatan pembangunan ekonomi daerah sudah banyak terungkap dari berbagai penelitian emperis (World Growth, 2011, PASPI, 2014). Karakteristik ekonomi kebun sawit yang memiliki kandungan lokal (local content) yang tinggi dan inklusif menyumbang secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan maupun pembangunan daerah.
Selain peningkatan pendapatan, bagaimana mengatasi ketimpangan antar golongan maupun daerah juga menjadi salah satu sasaran pembangunan. Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah dengan menggunakan indeks Williamson yakni mempertautkan antara distribusi penduduk menurut golongan pendapatan dengan distribusi penerimaan pendapatan. Nilai indeks Williamson berkisar antara 0 sampai 1. Indeks makin kecil (mendekati 0) berarti ketimpangan kecil atau makin merata, sedangkan jika indeks makin besar berarti ketimpangan makin parah.
Kehadiran kebun sawit juga ternyata mengurangi ketimpangan pendapatan di kawasan pedesaan sentra sawit. Hasil studi emperis Prof. Dr. Almasdi Syahza, Guru Besar Universitas Riau membuktikan bahwa bukan hanya indeks kesejahteraan masyarakat petani pedesaan yang makin meningkat, tetapi juga ketimpangan pendapatan baik antar golongan maupun antar kabupaten/kota juga berkurang secara signifikan. Dengan menggunakan indikator kesenjangan pendapatan, studi emperis tersebut mengungkapkan bahwa indeks Williamson antar kabupaten/Kota di propinsi Riau (sentra utama kebun sawit nasional) mengalami penurunan dari 0.5 tahun 2003 menjadi 0.4 tahun 2005 dan turun lagi menjadi 0.3 tahun 2007.
Penurunan indeks ketimpangan Williamson tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan makin menurun. Berkembangnya kebun sawit, juga makin memperbaiki distribusi pendapatan sehingga kesenjangan pendapatan makin berkurang.
Pengurangan ketimpangan pendapatan akibat berkembangnya kebun sawit mudah dimengerti.
Pertama, Kebun sawit banyak dimiliki keluarga petani di pedesaan. Secara nasional sekitar 45 persen kebun sawit nasional merupakan kebun sawit rakyat. Bahkan di provinsi Riau, yang merupakan provinsi sawit terbesar, sekitar 61 persen kebun sawit Riau adalah kebun sawit rakyat.
Kedua, kebun sawit merupakan sektor ekonomi yang padat karya (memerlukan banyak tenaga kerja) dan akomodatif terhadap kualitas tenaga kerja pedesaan. Mulai dari tenaga kerja yang tidak tamat Sekolah Dasar hingga lulusan Perguruan Tinggi memperoleh tempat di kebun sawit. Sehingga penduduk yang tidak memiliki kebun sawit dapat berperan sebagai karyawan kebun sawit.
Ketiga, Kebun sawit memerlukan input berupa barang modal (pupuk, alat-alat perkebunan, alat tulis kantor,) maupun jasa (keuangan/kredit, jasa angkutan) yang cukup besar. Sehingga dengan berkembangnya kebun sawit, mereka yang bekerja pada usaha supplier barang modal/jasa tersebut juga ikut berkembang.
Terakhir, penduduk yang terlibat sebagai pemilik kebun, karyawan dan supplier kebun merupakan pasar bagi produksi bahan pangan yang dihasilkan di sekitar kebun sawit. Juga menjadi pasar bagi berbagai produk non pangan yang dihasilkan dari perkotaan. Sehingga, dengan berkembangnya kebun sawit, akan membuat usaha produksi dan jaringan pemasaran produk pangan dan non pangan di pedesaan menggeliat.
Melalui keempat mekanisme tersebut, banyak masyarakat di kawasan pedesaan yang ikut menikmati manfaat langsung dan tak langsung dari berkembangnya kebun sawit. “Kue ekonomi” dari kebun sawit bukan hanya untuk pemilik kebun tetapi juga dibagi ke masyarakat sekitar. YIN
