17 July, 2020

Kampanye negatif sawit yang dilancarkan berbagai pihak di Eropa harus dilawan dengan kampanye positif. “Kita jangan menyerang balik. Misalnya tuduhan deforestasi kita lawan dengan menyatakan Eropa sudah melakukan terlebih dahulu. Istilah ini perang dagang dan lain-lain hanya untuk intern kita saja tetapi tidak perlu digunakan untuk lawan kampanye negatif,” kata Hasan Kleib, Duta Besar/Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan organisasi internasional lainnya dalam INAPALM.

Lebih efektif dilawan dengan kampanye positif yang menonjolkan kelebihan sawit, sehingga kampanye negatif itu jadi tidak benar. Tampilkan bahwa sawit lebih efisien, dengan produktivitas minyak 3,6 ton/ha maka lahan yang digunakan lebih sedikit daripada keledai dan rape seed. Jika penggunaan minyak sawit ingin diganti dengan minyak nabati lain maka perlu lebih banyak lahan yang digunakan.

Tonjolkan juga hasil penelitian yang menunjukkan 1 ton minyak sawit hanya perlu 90 kg pupuk dan pestisida sedang kedelai 344 kg. Masih banyak hal yang baik dari sawit bisa ditampilkan seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dikelola secara sustainable dan lain-lain.

Kampanye positif ini didiseminasikan lewat media dan LSM. Tidak perlu pemerintah yang tampil. Kampanye negatif mereka lewat media dan LSM. Maka disini juga media dan LSM harus tampil. “Kenapa Malaysia kurang mendapat kampanye negatif , karena media dan LSM mereka banyak menampilkan hal positif dari sawit. Informasi positif ini mempengaruhi pandangan mereka soal sawit di Malaysia,” katanya.

Ketika kampanye negatif dan RED II sedang gencar-gencarnya justri ekspor minyak sawit Indonesia ke UE meningkat yaitu Perancis dari 35.000 ton jadi 158.000 ton, Inggris dari 76.000 ton jadi 83.000 ton. Artinya pebisnis mereka melihat peluang menggunakan minyak sawit dibanding minyak nabati lain yang harganya lebih tinggi, juga ada keterbatasan produksi minyak nabati lain karena perlu lahan yang lebih luas dari sawit.

Indonesia sendiri sudah mengajukan gugatan ke WTO terkait kebijakan Uni Eropa yang dianggap mendiskriminasi sawit yaitu RED II karena sawit Indonesia dinyatakan tidak dapat memenuhi standar EU karena menyebabkan deforestasi dan high risk Indirect Land Use Change (ILUC) atau beresiko tinggi atas perubahan lahan tidak langsung. Akibatnya nanti sawit akan diphase out dari penggunaan biodiesel Eropa. Selain itu ada dua kebijakan lain yang digugat yaitu Commission Delegated Regulation (DR) dan French fuel tax.

Indonesia mengajukan 18 measures yang menyatakan tiga aturan tadi melanggar WTO. Proses sebelum mengajukan pembentukan panel untuk mengajukan gugatan ini permohonan konsultasi yang diajukan tanggal 9 Desember 2019 dan ditanggapi Uni Eropa tanggal 19 Desember. Konsultasi dilakukan tanggal 18 Pebruari 2020, ada empat negara yang bergabung yaitu Malaysia, Thailand, Ekuador dan Guatemala. Mereka hanya hadir dan tidak boleh bertanya. Indonesia mengajukan 108 pertanyaan dan UE tetap menyatakan kebijakan mereka tidak mendiskriminasi sawit.

Tanggal 18 Maret Indonesia mangajukan surat pembentukan panel pada WTO. Dalam pertemuan DSP (Dispute Setlement Procedur) WTO tanggal 29 Juni, Uni Eropa menolak pembentukan panel. Pertemuan DSP WTO akan dilaksanakan tanggal 29 Juli mendatang dan Indonesia kembali akan mengajukan pembentukan panel. Eropa sudah tidak bisa menolak lagi karena hanya diberi kesempatan satu kali saja, sehingga otomatis akan terbentuk.

Setelah itu butuh waktu 20 hari lagi untuk menentukan nama tiga anggota panel. Kalau tidak ada kesepakatan maka Dirjen WTO yang akan menunjuk. Setelah itu butuh waktu 9-12 bulan untuk proses “pengadilan” gugatan ini. Kalau Indonesia menang maka Uni Eropa bisa banding atau menerima dengan mencabut 3 aturan ini. Kalau Indonesia kalah juga bisa banding. Masalahnya sekarang untuk banding masih susah karena dari 7 orang anggota, hanya ada satu orang saja, enam lainnya masih ditolak Amerika Serikat.

(Visited 111 times, 1 visits today)