https://api.whatsapp.com/send?phone=6281361509763
Petrokimia Gresik
28 July, 2021
Bagikan Berita

Jakarta, mediaperkebunan.id – Pemerintah harus mewaspadai penurunan daya saing ekspor komoditas alam Indonesia dalam jangka panjang akibat kampanye hitam yang dijalankan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Tergerusnya daya saing ini disebabkan serangan kampanye hitam yang ditujukan kepada faktor selera/permintaan konsumen dan biaya pokok produksi.

Dr. Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) menjelaskan bahwa kampanye hitam kepada komoditas alam seperti sawit dan produk kehutanan di Indonesia sudah berlangsung semenjak 1980-an, ketika perkebunan dan kehutanan mulai berkembang. Seperti contoh sawit, ada kekhawatiran produsen minyak nabati non sawit seperti minyak kedelai dan bunga matahari yang sulit bersaing dengan produktivitas minyak sawit.

“Saat ini, kelapa sawit dan kehutanan diserang kampanye hitam karena menggunakan isu yang mengada-ada dan berlebihan. Beragam isu tadi harus diwaspadai karena dapat menekan daya Indonesia di pasar internasional,” ujar Tungkot.

Dijelaskan Tungkot, tekanan kampanye hitam kepada daya saing komoditas-komoditas unggulan ditujukan untuk aspek selera/permintaan konsumen dan biaya pokok produksi.”Harus diingat faktor selera masyarakat dan biaya pokok produksi ini menjadi jantung daya saing. Kampanye hitam berupaya menghantam melalui dua faktor tadi,” ungkap Tungkot.

Lebih lanjut, menurut Tungkot, pola dan isu kampanye hitam berupaya mempengaruhi perilaku orang supaya tidak lagi menggunakan komoditas alam yang merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia. Kampanye ini membidik negara-negara konsumen seperti di Eropa, Tiongkok, dan India.

Untuk mengubah selera konsumen terhadap sawit misalkan, dikatakan Tungkot, dimunculkan kampanye palm oil free (bebas minyak sawit) di sejumlah produk makanan. Kampanye hitam ini didukung beragam isu yang memojokkan kelapa sawit seperti merusak ekosistem lingkungan, pembakaran secara masif hingga isu eksploitasi masyarakat lokal.

Baca Juga  TAHUN 2018, ASIAN AGRI TAMBAH KEMITRAAN PETANI SWADAYA 15.000 HA

“Memang, jangka pendek dampak kampanye ini belum dirasakan. Akan tetapi secara jangka panjang haruslah diwaspadai karena masyarakat berpotensi meninggalkan produk-produk alam nasional. Kalau produk sudah ditinggalkan, sangat sulit untuk mengajak orang kembali,” ujar Tungkot.

Berikutnya adalah biaya pokok produksi akan meningkat sebagai dampak kampanye hitam. Tungkot Sipayung menguraikan sejumlah NGO memaksakan tuntutan kepada perusahaan dengan kedok isu lingkungan dan sosial. Tuntutan ini dikemas sangat rapi dengan alasan prinsip sustainability. Padahal, kewajiban menjalankan tuntutan ini membuat biaya pokok produksi bertambah.

Atas dasar itulah, Tungkot meminta pemerintah dan pelaku industri mewaspadai efek jangka panjang kampanye hitam LSM ini. Lantaran, dampak kampanye sudah terlihat seperti penggunaan label ‘No Palm Oil’ di dalam negeri hingga usaha memberikan tekanan-tekanan kepada lembaga-lembaga sertifikasi nasional maupun internasional.

Sehingga, hal yang harus diwaspadai, jejaring LSM asing yang beroperasi di Indonesia yang digunakan oleh kepentingan asing untuk menghantam Indonesia. Sebagai contoh, Mighty Earth aktif berkampanye untuk menyudutkan sumber daya alam seperti produk kayu dan sawit; dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat. Padahal lembaga ini tidak punya izin untuk beroperasi di Indonesia.

“Karena banyak LSM lokal dan asing yang tidak punya legalitas badan di Indonesia. Pemerintah memiliki legalitas untuk membekukan ormas melalui perpu pembubaran/UU ormas. Apapun itu pemerintah harus lebih tegas terhadap LSM yang sudah membuat pemerintah repot,” jelas Tungkot. Berita selengkapnya ada pada Majalah Media Perkebunan bulan Agustus 2021. (yin)

(Visited 20 times, 1 visits today)