Yogyakarta, mediaperkebunan.id – Sawit berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Keberadaanya harus dijaga dengan kebijakan berbasis ilmu pengetahun sehingga industri ini berkelanjutan.
“Saya takut tahun 2045 industri ini hilang. Saya berharap industri sawit tahun 2045 masih ada. Benar-benar harus dijaga jangan sampai hilang,” kata Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono pada seminar yang diadakan Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Eddy merupakan alumnus Faperta UPN Veteran Yogyakarta.
Sawit saat ini sedang jadi sorotan dari sisi lingkungan terkait banjir seolah-olah jadi penyebab utama. Eddy kuatir kampanye negatif yang terus menerus menghujat sawit secara berulang-ulang pada akhirnya akan diterima sebagai kebenaran. Padahal peran sawit dalam memajukan daerah sangat luar biasa.
“Saya pelaku sejarah. Sejak lulus kuliah saya langsung bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit. Saya masuk daerah terpencil yang sulit di akses di Riau, kemudian Kaltim, Kalteng dan Sulsel (sekarang Sulbar). Saya bangga daerah itu maju sekarang,” katanya.
Eddy berterimakasih dengan kebijakan biodiesel. Program ini dibuat ketika harga CPO sedang rendah yang membuat harga TBS ikut rendah. Implementasi biodiesel membuat harga CPO naik dan berimbas pada kenaikan harga TBS.
Sekarang situasi sudah berubah. Harga CPO sedang tinggi sedang produksi stagnan. Kalau dipaksakan jad B50 maka ekspor akan turun. Padahal sawit adalah andalan devisa nasional. Negara-negara tujuan ekspor juga kuatir kekurangan pasokan, sehingga beberapa negara yang iklimnya sesuai berusaha menanam sawit.
Meskipun produksi stagnan upaya yang dilakukan untuk meningkatnya melalui intensifikasi bukan ekstensifikasi. Upaya yang dilakukan adalah mendatangkan serangga penyerbuk yang lebih agresif dan bahan tanaman untuk proses pemuliaan.
Kendala terbesar peningkatan produktivitas adalah 41% luas lahan merupakan perkebunan rakyat. Ketika harga sedang bagus mereka tidak menyiapkan untuk peremajaan malah habis untuk konsumtif, sehingga ketika harus diremajakan mereka tidak punya cukup uang.
Pemerintah sudah membantu lewat PSR tetapi tidak pernah mencapai target. Masalah utama adalah banyak lahan petani masuk dalam kawasan hutan. “Saya pernah membuat perkebunan plasma pola KKPA dengan petani trasmigrasi. Kebun sawit plasma yang merupakan lahan transmigrasi dan sudah bersertifikat hak milik sekarang masuk dalam kawasan hutan sehingga tidak bisa ikut PSR,” katanya.
