Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai kebijakan tata kelola sawit berkelanjutan di Indonesia perlu dipromosikan dan dijadikan salah satu alat diplomasi perdagangan minyak sawit Indonesia.
Satu-satunya komoditas pertanian dunia yang memiliki sistem tata kelola dan sertifikasi Berkelanjutan saat ini hanya minyak sawit. Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, sejak tahun 2011 telah memiliki kebijakan, sistem tata kelola dan sertifikasi minyak sawit berkelanjutan yang dikenal sebagai ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil). Sebagai suatu kebijakan pemerintah, ISPO bersifat wajib (mandatory).
Menurut data Kementerian Pertanian, sampai Agustus 2017 jumlah perkebunan sawit yang telah mengantongi sertifikasi ISPO telah berjumlah 306 perusaahan, satu Koperasi petani swadaya, dan satu kelompok petani plasma. Ini setara dengan 16.7 persen luas kebun Sawit nasional (11.9 juta hektar ) atau 8.1 juta ton minyak sawit (dari 35 juta ton minyak Sawit nasional). Sedangkan dalam proses sertifikasi ISPO sekitar 350 perusahaan yang diharapkan segera memperoleh sertifikasi.
Sertifikasi ISPO tersebut merupakan salah satu bukti dari implementasi kebijakan tata kelola perkebunan sawit berkelanjutan. Meskipun belum semua perkebunan sawit saat ini memperoleh sertifikasi ISPO, perusahaan-perusahaan termasuk petani yang saat ini telah memperoleh sertifikasi ISPO mencerminkan implementasi kebijakan tatakelola berkelanjutan perkebunan sawit di Indonesia telah berjalan pada jalur yang benar.
Lagi-lagi Indonesia merupakan negara terdepan yang memiliki kebijakan mandatory dan implementasi tata kelola sawit berkelanjutan. Mungkin saja ada sejumlah komoditas pertanian/perkebunan dunia yang memiliki sertifikasi keberlanjutan sejenis. Namun umumnya adalah bersifat sukarela atas tuntutan konsumen (pasar) dan bukan suatu kebijakan negara produsen komoditas yang bersangkutan. Ini berbeda dengan kebijakan ISPO yang secara proaktif dan inisiatifnya dari pemerintah negara produsen minyak sawit. Hal inilah keunggulan ISPO dan sekaligus bukti komitmen Indonesia untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Oleh karena itu, ISPO sebagai suatu kebijakan tatakelola sawit berkelanjutan perlu dipromosikan Pemerintah ke seluruh dunia. Kebijakan ISPO tersebut juga perlu dijadikan sebagai bagian dari diplomasi perdagangan minyak sawit Indonesia secara internasional. Pemerintah perlu mayakinkan masyarakat dunia, bahwa minyak sawit Indonesia dihasilkan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip tatakelola kebun sawit yang berkelanjutan.
Tentu untuk mempromosikan ISPO sebagai kebijakan tatakelola sawit berkelanjutan secara internasional, memerlukan peran aktif para diplomat Indonesia diberbagai negara. Untuk saat ini, mengingat strategisnya industri sawit dalam ekonomi Indonesia, diplomasi sawit ini perlu menjadi salah satu tugas penting para diplomat Indonesia diberbagai negara. Membagun citra minyak sawit Indonesia sebagai minyak nabati yang dihasilkan dengan tata kelola berkelanjutan perlu dijadikan target bagi diplomat-diplomat Indonesia diberbagai negara khususnya pada negara-negara tujuan ekspor Indonesia.
Indonesia, sebagai produsen terbesar minyak sawit dunia, gerakan bersama diplomasi sawit yang melibatkan para diplomat tersebut, merupakan bagian dari upaya Indonesia menjadi pemimpin pasar minyak sawit global. Indonesi harus proaktif merebut posisi itu dan jangan biarkan negara lain yang bukan produsen minyak sawit mengambil posisi tersebut. Sumber: sawit.or.id/YIN
