Medan, mediaperkebunan.id – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatera Utara (Sumut) kembali hadirkan Indonesia Palm Oil Stakeholders (IPOS) Forum kembali hadir di tahun 2025. Ketua Umum GAPKI Sumut, Timbas Prasad Ginting dalam sambutannya mengatakan bahwa acara ini menjadi wadah bagi pemangku kepentingan perkelapasawitan khususnya petani kelapa sawit terkait permasalahan budidaya dan untuk para pelaku usaha produk turunan kelapa sawit lainnya.
Bahasan IPOS Forum 2025 ini berangkat dari kondisi yang umumnya dirasakan oleh para pemangku kepentingan industri kelapa sawit dalam menghadapi beberapa tantangan yang perlu didiskusikan bersama meliputi: Problematika Pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Penertiban Kawasan Hutan, Sertifikasi dan Legalitas Lahan Perkebunan, Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Pengusaan Kelapa Sawit yang Berkelanjutan.
Menurut Timbas, peran pemerintah dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan sangat penting untuk menjaga keberlangsungan industri kelapa sawit di Indonesia seara berkelanjutan dan berdaya saing. Di sisi lain, pengusahaan industri kelapa sawit juga dituntut untuk mengambil peran dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Dukungan maksimal dari pemerintah sangat dibutuhkan terhadap keamanan dan kenyamanan investasi pengusahaan kelapa sawit agar bisa memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya untuk rakyat dan negara. Melihat besarnya peran pemerintah dalam melindungai industri kelapa di Indonesia, maka tema yang diambil pada IPOS Forum 2025 ini adalah ‘Peran Satgas Sawit dalam Mendukung Industri Sawit Menuju Indonesia Emas 2045,” kata Tumbas.
Hadir dalam acara, Eddy Martono menyampaikan pentingnya pengelolaan hulu kelapa sawit di samping hilirisasi yang kerap digaungkan. “Hilirisasi tidak jalan jika hulunya tidak dikelola dengan baik. Karena justru produktivitas saat ini kecenderungannya cukup menurun jika peremajaan sawit rakyat tidak berjalan dengan baik. Salah satu masalahnya adalah kebun petani yang masuk kawasan hutan, PR kita besar,” ungkapnya.
Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Baginda Siagian mewakili Plt. Direktur Jenderal Perkebunan, Dr. Abdul Roni Angkat, S.TP., M.Si pun sejalan dengan hal tersebut. Menurutnya, produktivitas sawit Indonesia masih rendah yaitu 3,5-3,6 juta ton per hektar per tahun setara CPO. Untuk menyesuaikan kebutuhan konsumsi domestik, produk hilir, sampai pada ekspor B40 untuk menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan 100 juta ton.
“PSR bisa menjadi penunjang kebutuhan tapi masih terseok-seok karena legalitas lahan, verifikasi, dll. Soal hilirisasi, kita membangun industri tetapi juga harus menyiapkan bahan baku. Tidak perlu ekstentifikasi jika peremajaan dilakukan dengan benih dan Good Agricultural Practices (GAP) yang lebih bagus,” ujar Baginda.
IPOS 2025 diharapkan bukan hanya sekedar forum diskusi tetapi mampu memperkuat tata kelola sawit nasional dengan kolaborasi nyata untuk sawit Indonesia yang lebih berdaya saing di pasar global sehingga bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
