Jakarta, mediaperkebunan.id – Berbagai langkah dan kebijakan terus dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan kelapa sawit yang berkelanjutan. Salah satunya melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan yang terdiri dari 5 komponen menjadi landasan peta jalan sawit Indonesia hingga 2045.
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Ditjen Perkebunan (Ditjen Bun), Kementerian Pertanian (Kementan), Dedi Junaedi mengungkapkan, dari lima komponen ini dijabarkan menjadi 28 program, kemudian 92 kegiatan dan hasilnya diharapkan ada 118 keluaran.
“Pelaksanaannya ditugaskan kepada 14 Kementerian/Lembaga beserta Gubernur dan bupati/walikota di 26 provinsi penghasil sawit,” ungkap Dedi yang juga Ketua Tim Pelaksana Sekretariat RAN Kelapa Sawit Berkelanjutan.
Adapun lima lima komponen tersebut yakni: Pertama, penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur. Kedua, peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun. Ketiga, pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Keempat, tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa. Kelima, percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan akses pasar.
Lebih lanjut, Dedi menjelaskan, hal yang paling penting adalah diperlukan peran serta segenap pemangku kepentingan lainnya, termasuk pelaku usaha dan lembaga swadaya masyakarat/organisasi masyarakat sipil. Sumber pendanaannya berasal dari APBN, APBD, yayasan nirlaba, perusahaan perkebunan kelapa sawit dan sumber-sumber lain yang sah.
Disisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, terkait dengan diskriminasi terhadap kelapa sawit Indonesia, Pemerintah beserta stakeholder kelapa sawit Indonesia telah melakukan berbagai upaya dengan melakukan aksi diplomasi, advokasi dan positive campaign atau counter terhadap berbagai negative campaign yang tidak berdasar sama sekali yang ditujukan kepada minyak sawit Indonesia.
Penyamaan persepsi dan narasi bersama terkait kelapa sawit Indonesia berdasarkan scientific evidence terus dikembangkan oleh pemerintah. “Namun berbagai upaya tersebut akan lebih kuat dampaknya apabila didukung oleh pemberitaan atau publikasi oleh media,” pungkas Airlangga. (yin)
