Jakarta, mediaperkebunan.id – Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas dari sektor pertanian yang memiliki daya tahan dan yang ikut serta menopang pertumbuhan ekonomi di Q3 tahun 2021. Industri kelapa sawit juga berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja baik langsung maupun tidak langsung. Pemerintah memiliki visi agar industri sawit Indonesia dapat menjadi produsen sawit terbesar dan mendorong hilirisasi atau pengembangan produk turunannya.
“Roadmap hilirisasi telah disiapkan, antara lain yaitu peningkatan produktivitas, penunjang kegiatan hilir seperti oleofood, oleokimia dan biofuel, penciptaan ekosistem, tata kelola, capacity building dan pengembangan teknologi untuk pengembangan usaha kelapa sawit. Hal ini dilakukan agar kita bisa menjadi penentu harga ataupun price center bagi CPO (crude palm oil) global,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dengan luasan lahan 10% dari total global land bank for vegetable oil, Indonesia mampu menjadi negara produsen kelapa sawit terbesar dan menguasai 55% pangsa pasar minyak sawit dunia ataupun minyak nabati. Selain itu juga mampu menghasilkan 40% dari total minyak nabati dunia yang sangat berperan penting dalam konteks ketahanan pangan di dunia.
“Industri kelapa sawit berkontribusi pada ekspor nasional sebesar 15,6% dari total ekspor di tahun 2020. Nilai tersebut tentu menjadi salah satu penyumbang devisa yang secara konsisten terus meningkat meskipun di masa pandemi,” kata Airlangga.
Luas tutupan kelapa sawit nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2019 teridentifikasi sebesar 16,38 juta hektar dengan rincian, Perkebunan Sawit Rakyat sebesar 41%, Perkebunan Besar Negara sebesar 6%, dan Perkebunan Besar Swasta Nasional sebesar 53%.
“Data-data tersebut menunjukan bahwa Perkebunan Sawit Rakyat punya kontribusi signifikan terhadap pengembangan industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia,” ungkap Airlangga.
Selanjutnya, Airlangga juga menegaskan bahwa Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi krusial sebagai upaya peningkatan produktivitas dan penguatan Sumber Daya Manusia, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Program PSR juga berkontribusi di masa pandemi Covid-19 dengan penyerapan tenaga kerja dan memunculkan juga multiplier effect yang positif di daerah.
“Program PSR merupakan program strategis nasional agar produktivitas masyarakat bisa meningkat, menjaga luasan lahan, dan lahan yang ada bisa dioptimalkan,” tambah Menko Airlangga.
Pemerintah juga terus berkomitmen melakukan replanting dengan target seluas 540.000 hektar yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. “Bagi lahan yang produktivitasnya kurang dari 4 ton bisa ditingkatkan dengan program replanting dan bibit unggul yang berbasis pada Good Agriculture Practices,” kata Airlangga.
Sawit Komit Jalankan Sustainability
Sementara itu, pada awal November 2021 harga CPO masuk pada level yang tinggi yaitu USD 1.435/ton serta Nilai Tukar Petani meningkat dengan harga antara Rp2.800/kg sampai Rp3.000/kg untuk Tandan Buah Segar (TBS).
“Dari segi tantangan terdapat kompetisi minyak sawit yang semakin kompleks dengan berbagai hambatan non-tarif, seperti ISPO yang belum dianggap sama standarnya dengan RSPO dan masing-masing negara, termasuk Malaysia mempunyai standarnya sendiri yaitu MSPO,” jelas Airlangga.
Terkait ISPO, berdasarkan catatan dari Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP), Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan) per Agustus 2021 bahwa jumlah perkebunan kelapa sawit yang telah meraih sertifikat ISPO yakni sebenyak 755.
Dari angka tersebut, sebanyak 668 perkebunan merupakan milik perusahaan swasta dan 67 di antaranya milik perusahaan BUMN. Sementara baru 20 perkebunan rakyat.
Dari 20 perkebunan kelapa sawit rakyat, sebanyak 14 perkebunan tergabung dalam koperasi, sebanyak 4 perkebunan tergabung dalam KUD, 1 kebun dalam BUMDes, dan 1 perkebunan dari asosiasi gabungan kelompok tani.
“Adapun luas wilayah perkebunan besar yang dimiliki oleh perusahaan swasta dan sudah bersertifikat ISPO sebesar 5,45 juta hektar (ha) atau sekitar 62,76 persen dari total luas area yang dimiliki oleh swasta yaitu 8,69 juta hektare. Sedangkan luas perkebunan kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara seluas 320 ribu ha,” papar Direktur PPHP, Kementan, Dedi Junaedi.
