Surabaya, mediaperkebunan.id – Himpunan Pengusaha Kelapa Indonesia (HIPKI) kembali menyuarakan pentingnya hilirisasi produk kelapa demi meningkatkan nilai tambah dan kemakmuran petani kelapa Indonesia. Ketua HIPKI mengungkapkan perjalanan organisasi ini yang bermula sejak 2010. Meskipun HIPKI baru resmi dibentuk pada 2012, upaya untuk mengorganisir para pelaku industri kelapa telah dimulai dua tahun sebelumnya dengan menggandeng Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
“Pada tahun 2010, saya sudah menyampaikan pembentukan himpunan ini dengan Kemenperin karena adanya kekhawatiran bahwa Indonesia akan mengalami penurunan pasokan bahan baku kelapa di masa mendatang,” ujar Ir. Rudy Handiwidjaja, Ketua Harian HIPKI saat ditemui pada acara ICC Senin (22/7/2024). Menurutnya, langkah awal ini melibatkan diskusi dengan Direktur Industri Agro yang menanyakan keberadaan asosiasi kelapa. Dari sinilah HIPKI terbentuk untuk menyatukan suara industri kelapa dalam mengatasi tantangan ke depan.
Salah satu isu utama yang diangkat HIPKI adalah pembatasan ekspor kelapa bulat. Dengan mengusulkan bea keluar, HIPKI berargumen bahwa negara bisa mendapatkan pajak dari ekspor ini sekaligus mendorong pengolahan kelapa di dalam negeri. “Dengan pembatasan ekspor, kita bisa menghasilkan nilai tambah di Indonesia. Ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan devisa negara dari produk olahan kelapa,” jelasnya.
Dukungan terhadap hilirisasi produk kelapa juga mendapatkan respons positif dari pemerintah. Dalam sebuah acara pengukuhan pengurus Apindo, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya hilirisasi produk olahan kelapa dan rumput laut. “Kemarin Pak Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia harus melakukan hilirisasi produk-produk olahan kelapa dan rumput laut. Saat beliau mengunjungi booth kami di acara ICC kemaren senin (22/7/2024), saya sampaikan bahwa HIPKI mendukung program hilirisasi ini, dan beliau mengangguk,” tambah Rudy.
HIPKI melihat hilirisasi sebagai langkah strategis yang tidak hanya menguntungkan industri tetapi juga petani kelapa. “Kelapa dikembangkan oleh petani, perkebunannya adalah perkebunan rakyat. Jika industri dan petani sukses, ini akan meningkatkan kemakmuran rakyat,” lanjut Rudy.
Namun, industri kelapa Indonesia tidak tanpa tantangan. Banyak pohon kelapa yang sudah tua dan perlu peremajaan. Selain itu, kerusakan pantai akibat abrasi turut menurunkan produksi kelapa. “Diperlukan peremajaan dan perbaikan tata kelola air untuk industri kelapa,” ujarnya.
Ke depan, HIPKI berharap hilirisasi dapat segera dilaksanakan, ekspor kelapa bulat dibatasi, dan program peremajaan tanaman kelapa (GERNAS Kelapa) bisa berjalan dengan baik. “Dengan langkah-langkah ini, industri kelapa Indonesia dapat berkembang lebih baik dan memberikan kontribusi maksimal bagi perekonomian nasional,” tutupnya.
