https://api.whatsapp.com/send?phone=6281361509763
14 November, 2016
Bagikan Berita

Masalah utama yang dihadapi petani kelapa sawit di Riau saat ini adalah pembiayaan untuk peremajaan. Ada 100.000 ha kebun kelapa sawit rakyat yang harus segera diremajakan. Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menyatakan hal ini pada kunjungan Komisi IV DPR-RI yang didampingi Dirjen Perkebunan, Bambang, Minggu.

Pemerintah sudah mencoba menawarkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) tetapi petani tidak tertarik. Karena itu Gubernur minta supaya Badan Pengelolala Dana Perkebunan Kelapa Sawit segera memprioritaskan penggunaan dana pungutan untuk peremajaan petani kelapa sawit di Riau.

“Meskipun kebun kelapa sawitnya masih menghasilkan tetapi tidak optimal. Kalau tidak segera di lakukan peremajaan maka akan membebani ekonomi petani yang pada akhirnya akan membebani pemerintah kabupaten dan provinsi,” katanya.

Pemerintah Riau sendiri baik lewat APBD provinsi maupun kabupaten saat ini sedang mengalami masalah berat terkait dengan turunnya harga komoditas perkebunan. Daya beli masyarakat menurun sehingga perekonomian menurun yang mengakibatkan PAD ikut turun.

“Belum lagi masalaH truk-truk pengangkut TBS yang merusak jalan. Beban kita saat ini berat sehingga sulit menyisihkan APBD untuk perkebunan,” katanya.

Ketua Komisi IV DPR-RI, Herman Haeron menyatakan sebaiknya Dirjenbun segera mengundang Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) untuk membahas masalah ini. Dana BPDPS yang sudah terkumpul sebanyak Rp5 triliun sebaiknya lebih banyak digunakan untuk petani.

Dirjen Perkebunan, Bambang, menyatakan Riau merupakan pemilik lahan perkebunan kelapa sawit paling luas di Indonesia yaitu 2,4 juta ha dengan 1,3 juta ha diantaranya merupakan perkebunan rakyat. Selain peremajaan 100.000 ha yang mendesak , masalah lain yang dihadapi petani kelapa sawit adalah banyak yang menggunakan benih illegal,

Tahun-tahun sebelumnya, Ditjenbun ada anggaran mengganti kelapa sawit rakyat benih illegal ini dengan bantuan benih dan pupuk, tetapi tahun ini dan tahun depan dengan keterbatasan anggaran tidak bisa dilakukan lagi. Diharapkan daerah bisa menyisihkan APBDnya untuk bantuan benih. S

(Visited 98 times, 1 visits today)
Baca Juga  IDH: Ada 3 Syarat Menuju Sustainable