Jakarta, mediaperkebunan.id – Industri kelapa sawit Indonesia diproyeksikan masih mencatat pertumbuhan performa pada 2026, meskipun berbagai tantangan datang dari dalam negeri maupun dinamika global. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai sektor ini tetap memiliki daya tahan kuat dan terus menjadi penopang penting perekonomian nasional.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menyampaikan bahwa industri sawit saat ini menghadapi sejumlah tekanan, mulai dari kebijakan internasional hingga persoalan domestik. Salah satu tantangan utama dari luar negeri adalah implementasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang akan mulai diberlakukan oleh Uni Eropa.
Menurut Eddy, kesiapan petani menjadi perhatian besar karena masih banyak persoalan terkait legalitas lahan. “Implementasi EUDR ini menjadi PR bagi kita semua. Utamanya di petani kita sepertinya belum siap karena masih banyak masalah di legalitas. Ini menjadi pekerjaan rumah agar pemerintah segera menyelesaikan persoalan legalitas tersebut,” ujarnya dalam Press Conference Kinerja Industri Sawit 2025 dan Prospek 2026 yang digelar Kamis (12/3/2026).
Selain regulasi Eropa, industri sawit juga menghadapi ketidakpastian perdagangan global, termasuk dinamika tarif ekspor di Amerika Serikat. Eddy menyebutkan bahwa sebelumnya terdapat kesepakatan tarif nol persen untuk sawit, namun keputusan tersebut sempat mengalami pembatalan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
Di sisi lain, konflik geopolitik juga mempengaruhi jalur perdagangan global. Ketegangan di kawasan Timur Tengah, misalnya, membuat pengiriman sawit ke beberapa negara harus melewati jalur yang lebih panjang dan berisiko tinggi. “Ekspor kita ke Timur Tengah sekitar 1,83 juta ton harus melewati Selat Hormuz. Risiko tinggi membuat biaya logistik dan asuransi naik sangat signifikan, bahkan rata-rata mencapai 50%,” jelasnya.
Kendati demikian, Eddy menilai industri sawit Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang kuat. Hal ini tercermin dari peningkatan nilai ekspor pada 2025. “Nilai ekspor kita meningkat dari sekitar USD29 miliar menjadi USD35 miliar. Artinya industri sawit masih luar biasa dan benar-benar menjadi penopang ekonomi nasional,” ujarnya.
Di dalam negeri, industri sawit juga menghadapi berbagai persoalan regulasi dan tata kelola. Salah satunya adalah tumpang tindih kawasan hutan dengan kebun sawit. Hadi menyebutkan sekitar 1,7 juta hektare kebun sawit telah diambil alih oleh negara melalui program penertiban kawasan hutan, sementara isu pengambilalihan tambahan lahan masih terus berkembang.
“Kalau ini tidak ditangani dengan baik, jangan sampai nanti sawit yang selama ini menjadi komoditas ekspor justru berpotensi menjadi komoditas impor,” katanya.
Selain itu, tumpang tindih regulasi juga menjadi persoalan serius. Saat ini, terdapat sekitar 37 kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan terkait industri sawit, sehingga sering kali terjadi ketidaksinkronan kebijakan.
Untuk mengatasi hal tersebut, GAPKI mengusulkan pembentukan badan sawit nasional yang dapat mengintegrasikan pengelolaan industri sawit dari hulu hingga hilir, seperti model yang diterapkan di Malaysia.
Sekretaris Jenderal GAPKI, Hadi Sugeng Wahyudiono memaparkan bahwa kinerja industri sawit pada 2025 menunjukkan tren positif. Produksi sawit nasional tercatat meningkat 7,26%, dari 48,16 juta ton menjadi 51,66 juta ton. Produksi PKO juga naik 6,41% menjadi 4.893 ribu ton dari 4,5 juta ton pada tahun 2024. Dengan demikian produksi CPO dan PKO 2025 mencapai 56,5 juta ton yang lebih tinggi 7,18% dari produksi tahun 2024 sebesar 52,7 juta ton.
Sementara itu, konsumsi dalam negeri juga naik 3,82%, dari 23,85 juta ton menjadi 24,76 juta ton. Kenaikan konsumsi terutama didorong oleh program biodiesel. “Konsumsi dalam negeri ini sangat dipicu oleh biodiesel yang tumbuh sekitar 11%. Sementara sektor pangan justru mengalami penurunan sekitar 3,6%,” jelas Hadi.
Di sisi ekspor, volume pengiriman sawit Indonesia juga meningkat 9,5%, dari 29,53 juta ton menjadi 32,34 juta ton. Peningkatan ekspor terbesar terjadi pada minyak sawit olahan yang naik menjadi 22,7 juta ton dari 20,4 juta ton pada tahun sebelumnya, diikuti oleh olahan minyak inti sawit yang naik menjadi 1,5 juta ton dari 1,2 juta ton, oelokimia naik menjadi 5.07 juta ton dari 4.796 ribu ton, dan CPO yang naik menjadi 2,9 juta ton. Kenaikan tersebut turut mendorong nilai ekspor yang melonjak hingga 29,2%, mencapai sekitar USD35,8 miliar atau hampir Rp600 triliun.
Peningkatan ekspor terjadi pada negara tujuan Afrika, China, Malaysia, Bangladesh, dan Pakistan. Sedangkan penurunan ekspor terjadi untuk tujuan India, EU, dan USA. Menurut Hadi, kontribusi industri sawit terhadap neraca perdagangan Indonesia sangat signifikan. “Kontribusi sawit selalu positif dalam situasi apa pun. Kalau tidak ada sawit, mungkin neraca perdagangan kita bisa menjadi negatif,” ujarnya.
Meski kinerja 2025 cukup baik, GAPKI menilai industri sawit masih menghadapi persoalan mendasar terkait produktivitas. Dalam lima tahun terakhir, produksi nasional cenderung stagnan di kisaran 51–56 juta ton.
Salah satu penyebabnya adalah lambatnya pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). “Produksi kita relatif tidak bergerak karena replanting berjalan lambat. Padahal kebutuhan CPO terus meningkat, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun ekspor,” jelas Hadi.
Untuk meningkatkan produktivitas, GAPKI bersama pemerintah telah melakukan berbagai upaya, termasuk mendatangkan sumber daya genetis kelapa sawit dari Tanzania untuk pengembangan varietas unggul di masa depan. Selain itu, GAPKI juga melakukan riset terhadap serangga penyerbuk baru guna meningkatkan produktivitas tandan buah segar.
Prospek Sawit 2026
Memasuki 2026, GAPKI tetap optimistis performa sawit nasional masih akan mencatat pertumbuhan, meskipun relatif tipis. Hadi memperkirakan pertumbuhan produksi pada tahun ini hanya berkisar 1–2%, antara lain karena faktor musim kemarau serta berbagai tantangan tata kelola industri sawit.
Di sisi lain, konsumsi domestik diperkirakan tetap stabil dengan program biodiesel B40, yang diperkirakan menyerap sekitar 13–14 juta ton minyak sawit. “Kami memang cukup khawatir menghadapi 2026, tetapi tetap berusaha agar kinerja industri sawit bisa meningkat. Kalau pun naik, mungkin sekitar satu sampai dua persen,” ujarnya.
Dengan berbagai tantangan yang ada, GAPKI menegaskan bahwa dukungan kebijakan yang kondusif dan kepastian hukum sangat dibutuhkan agar performa sawit tetap mampu bertahan dan terus memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional di tahun 2026 dan seterusnya.
