Jakarta, Mediaperkebunan.id
Mendukung program pemerintah guna mempercepat realisasi peremajaan sawit rakyat (PSR), GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) membentuk satgas percepatan PSR. Satgas ini bertugas membantu dan mendukung persiapan, pelaksanaan, hingga pemantauan PSR pada perkebunan sawit rakyat yang menjadi mitra (plasma) perusahaan-perusahaan sawit anggota GAPKI.
Pembentukan Satgas Percepatan PSR oleh GAPKI ini menyusul penandatanganan MoU (Nota Kesepahaman) PSR tahun 2021 oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, dan BPDP-KS.
Penandatangan MoU ini dilaksanakan sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat program PSR dalam mengembangkan potensi petani kelapa sawit Indonesia. Kegiatan ini melibatkan 18 Koperasi juga Kelompok Tani dan 7 perusahaan anggota GAPKI. Nota kesepahaman ini menghimpun setidaknya 18,214 Ha perkebunan kelapa sawit yang akan diremajakan atau 10% dari target tahunan.
Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono mendukung kolaborasi untuk akselerasi PSR tersebut. Menurutnya, sinergi berbagai pihak merupakan kunci utama untuk mewujudkan kesuksesan pencapaian target PSR yang telah ditentukan oleh Presiden yaitu 180.000 ha/tahun.
“Kerjasama ini diyakini sebagai program strategis nasional. Tidak saja untuk meningkatkan produktivitas petani, namun juga meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit Indonesia,” tuturnya.
Ia melanjutkan pola kemitraan PSR mulai terjalin sejak tahun 2016. Joko Supriyono mengungkapkan GAPKI sepenuhnya mendukung program pemerintah, tidak hanya melalui kerjasama namun juga terus berkontribusi dan mencari model pola kemitraan terbaik. Saat ini, GAPKI sedang mengembangkan pilot pola kemitraan di Sumatera Utara agar mencari pola paling efektif untuk membangun sinergi perusahaan dan petani melalui kerjasama kemitraan dalam memfasilitasi petani-petani untuk mewujudkan percepatan PSR.
Selanjutnya, GAPKI dengan dukungan Kemenko bidang perekonomian juga membentuk Forum PSR yang akan memonitor, mengevaluasi serta mengimprove proses di lapangan yang lebih efektif. Joko Supriyono menutup sambutannya dengan appresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam mewujudkan industri kelapa sawit yang keberlanjutan melalui program percepatan PSR ini.
Eddy Abdurrachman, Dirut BPDPKS menyatakan saat ini dari 200.000 ha rekomtek yang sudah dikeluarkan, realisasi pencairan baru 45%. Penyebabnya adalah koperasi kesulitan mendapatkan kontraktor, ketersediaan benih dan lain-lain. Karena itu kemitraan menjadi penting. “Dengan bermitra maka PSR dikelola oleh perusahaan yang sudah berpengalaman sehingga masalah-masalah itu bisa diatasi dan PSR bisa dipercepat sehingga mencapai target,” katanya.
