16 August, 2020

Forum Komunikasi Dewan Komoditas Perkebunan (FKDKP) berterimakasih kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati yang telah mengeluarkan PMK nomor 89 tahun 2020 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu. “Ketentuan dalam PMK ini memberi angin segar bagi pelaku usaha komoditas perkebunan terutama petani yang merupakan tulang punggung subsektor perkebunan” kata A. Aziz Pane, Ketua FKDKP.

Pilihan yang diberikan apakah akan tetap menggunakan PPN 10% atau 1% memberi kemudahan bagi petani. Bila pilihannya 1% maka memberi dampak ekonomi yang sangat positif bagi pelaku usaha industri berbasis perkebunan.

Aziz yang juga ketua Dewan Karet Indonesia mencontohkan untuk karet. Dengan dasar analisis harga FOB karet USD1,2/kg karet kering (Kadar Karet Kering (KKK) 100%), kurs Rp14.500/USD, produksi karet nasional 3,3 juta ton, notering pabrik 80% dari harga FOB, maka satu tahun pemberlakukan PMK ini akan memberi manfaat ekonomi langsung :
Bagi perusahaan pabrik pengolahan (157 unit pabrik crumb rubber) ada pengurangan modal kerja Rp4,1 triliun dan pengurangan beban biaya modal kerja Rp269 miliar.
Bagi petani/pekebun dan pedagang perantara akan ada tambahan pendapatan sebesar Rp1.253/kg karet kering. Maka terjadi peningkatan pendapatan 2 juta KK petani karet Rp3,1 triliun dan peningkatan pendapatan lembaga tata niaga Rp1 triliun.
Bagi negara dengan PPN final 1% tanpa restitusi maka peningkatan penerimaan negara dan pajak adalah Rp459 miliar.

Manfaat ekonomi langsung ini akan jauh lebih besar lagi apabila diperhitungkan terhadap 24 komoditas perkebunan. Hal ini akan meningkatkan pendapatan 20 juta KK petani pekebun dan meningkatkan daya beli masyarakat yang kehidupannya tergantung pada komoditi perkebunan.

“Kebijakan Menkeu ini merupakan langkah yang cerdas dan tepat meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat yang kehidupannya tergantung pada hasil pertanian dan kehutanan tanpa harus keluar dana pemerintah untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional,” kata Aziz.

    FKDKP adalah sebuah kelompok yang menerima mandat dari Dewan Minyak Sawit Indonesia, Dewan Karet Indonesia, Dewan Kelapa Indonesia, Dewan Kakao Indonesia, Dewan Teh Indonesia, Dewan Rempah Indonesia, Dewan Atsiri Indonesia dan Dewan Kopi Indonesia. Sejak tahun 2014 berjuang menyampaikan usulan kepada pemerintah mengenai dampak negatif akibat putusan Mahkamah Agung No 70 P/Hum/2013 yang membatalkan fasilitas PPN barang pertanian.

    (Visited 100 times, 1 visits today)