Bogor, mediaperkebunan.id – Media Perkebunan telah mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan topik “Perkebunan Sawit, Perubahan Tata Kelola Lahan, dan Risiko Banjir: Data, Dampak, dan Solusi Berkelanjutan” pada hari Jumat (12/12/2025) di Institut Pertanian Bogor (IPB) International Convention Center, Bogor.
Pemimpin Usaha Media Perkebunan, Hendra J. Purba, SE. menyampaikan bahwa forum ini harus diadakan dengan bersifat ilmiah untuk memposisikan sawit yang kerap disangkut pautkan dengan bencana banjir bandang yang terjadi di wilayah Sumatera dan Aceh.
“Jika kita lihat di media sosial, banjir bandang yang diakibatkan curah hujan tinggi di Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut), dan Aceh kerap menjadikan sawit sebagai salah satu terdakwa. Seolah-olah sawit menjadi biang kerok semuanya padahal belum ada bukti ilmiah yang jelas,” kata Hendra.
Hendra mengatakan bahwa sawit yang merupakan pemberi devisa non migas terbesar harus ditempatkan pada posisi yang sebenar-benarnya. “Dari FGD ini diharapkan ada banyak rekomendasi ilmiah untuk budidaya sawit yang lebih konservatif dan sawit tidak lagi dituduh sembarangan tanpa bukti,” ujarnya.
Hadir dalam acara, Prof. Bungaran Saragih sebagai Dewan Pembina Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) memiliki pandangan serupa. “Sawit juga menyerap banyak tenaga kerja dan menggerakan ekonomi desa serta menjadi sumber devisa ekspor terbesar negara. Mengenai banjir bandang ini tantangannya adalah bukan ‘sawit atau bukan sawit’ tapi banyak pihak mengarah ke situ,” tegasnya.
Menurut Prof. Bungaran, sawit janganlah dijadikan faktor tunggal dalam terjadinya bencana banjir bandang. Namun, di samping itu dalam hal ini tata kelola perkebunan sawit juga harus menjadi perhatian.
“Persoalannya bagaimana mengelola sawit dengan tata kelola yang benar berbasis data karena tidak ada yang punya data sehingga semua pihak bingung. Juga harus berbasis jangka panjang sehingga kita dapat meminimalkan risiko banjir bandang dan bencana ekologis lainnya,” katanya.
Persiapan lahan harus memperhatikan Good Agricultural Practices (GAP), jangan sampai membuka lahan tanpa memperhatikan drainase dan daya tabulasi. “Tata kelola lahan yang lemah secara regional dan Daerah Aliran Sungai (DAS) akan mengubah kucuran hujan yang normal menjadi bencana yang luar biasa,” ujar Prof. Bungaran.
Selain itu, keberlanjutan dan kemitraan multi pihak juga menjadi fokus dalam hal ini. Komitmen kuat perusahaan untuk memperbaiki manajemen lanskap terkait rehabilitasi daerah tropis, perlindungan aliran sungai, dan pengelolaan air dengan baik.
“Diskusi dalam acara ini diharapkan tidak berhenti pada diagnosa besar tetapi menuju agenda aksi, kebijakan dan praktik lapangan, serta kerangka kolaborasi ke depan secara keberlanjutan atau pilot project daerah, dan juga penguatan regulasi dan tata kelola lahan yang lebih ramah iklim,” pungkas Prof. Bungaran.
