Kondisi rempah di Indonesia saat ini mengkuatirkan karena produksi semakin menurun dan minat petani pada tanaman ini semakin berkurang. Kalau dibiarkan maka rempah juga akan masuk ICU. Gamal Nasir, Ketua Dewan Rempah Indonesia menyatakan hal ini pada Pengukuhan Pengurus DRI dan Seminar Nasional Rempah.
DRI akan aktif membantu pemerintah untuk melakukan pembenahan seperti meningkatkan produksi dan mutu. “Sudah masuk banyak keluhan produk kita di tolak di Eropa karena mengandung aflatoksin,” katanya.
Karena APBN untuk tanaman rempah ini terbatas maka DRI akan berperan dengan menjadi fasilitator antara petani dengan industri. “Kita bisa hubungkan petani jahe misalnya dengan perusahaan jamu, petani cengkeh dengan perusahaan rokok. Di tengah keterbatasan masih banyak jalan yang bisa ditempuh,” kata Gamal lagi.
DRI juga akan mengadakan road show ke berbagai instansi termasuk Kementerian Perindustrian karena rempah ini merupakan bahan baku industri. Jangan sampai terjadi seperti pada kakao peningkatan kapasitas industri tidak diikuti kenaikan produksi sehingga terjadi kelangkaan bahan baku.
Dirjen Perkebunan, Bambang, menyatakan tahun 2017 anggaran untuk rempah mencapai Rp40 miliar. Anggaran ini untuk membuat sentra-sentra pembenihan, sebab salah satu masalah utama rempah adalah sulitnya mencari benih bermutu. “Kita usahakan membangun desa mandiri benih rempah,” katanya.
Dari 56 komoditas rempah yang dibina Ditjenbun, ada 3 komoditas yang menjadi prioritas yatu lada, pala dan cengkeh. Komoditas lain seperti kayu manis, gambir dan vanili merupakan produk spesialty dengan mendorong daerah sentra produksi.
Pemerintah sedang merancang pembinaan kelembagaan petani yang kuat yang tersambung dalam satu jaringan sehingga bisa menyesuaikan diri dan mampu memenuhi permintaan industri. “Sekarang sebenarnya saat yang tepat membina petani rempah karena harga sedang bagus. Harga lada Rp150.000/kg, pala Rp60.000-70.000/kg dan cengkeh Rp100.000-150.000/kg,” katanya.