21 October, 2020

Jakarta, Mediaperkebunan.id

Masalah utama yang dihadapi petani kelapa sawit di Kalimantan Tengah, menurut Bambang Purwantoro, anggota Komisi IV DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat adalah masuk dalam kawasan hutan. “Sebenarnya lewat TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) masalah ini bisa diselesaikan. Tetapi saya lihat untuk petani kelapa sawit malah belum digunakan,” kata mantan bupati Kotawaringin Barat ini dalam dialog dengan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS).

Masalah lain kemampuan petani dalam manajemen usaha tani masih lemah sehingga perlu bimbingan. Organisasi petani seperti SPKS diharapkan peranannya karena tidak bisa sepenuhnya mengandalkan dinas yang membawahi perkebunan. Banyak petani yang tidak tertangani dengan baik.

Sarana dan prasarana juga masih minim. Harga sawit tidak stabil dan sering ditolak pabrik karena kualitasnya jelek. Petani harus dibina supaya jangan panen buah mentah. Petani dalam kawasan hutan TBSnya sulit ditampung PKS.

Pendampingan SPKS sangat diperlukan. Bambang minta SPKS mendampingi petani dengan tulus, sebab di lapangan banyak juga organisasi petani yang membawa kepentingan pengurusnya.

Komisi IV DPR sudah membentuk Panja Sawit saat ini sudah dirumuskan, tinggal operasional saja. Panja sawit ini tujuan utamanya mendobrak BPDPKS supaya dananya banyak digunakan untuk petani. Lembaga ini banyak semuanya diisi orang pusat yang tidak mengerti lapangan.

Keberadaan BPDPKS semula hukumnya abu-abu karena dasarnya UU nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, tetapi aturan dibawahnya yaitu PP dan Perpres tidak sesuai dengan UU karena ada biodiesel segala.

“Mengenai UU Cipta Kerja sebenarnya saya sudah minta dibahas nanti setelah pandemi dalam tatap muka buka virtual tetapi tidak didengar. Dalam UU ini dasar hukum BPDPKS sudah lengkap dan rinci sehingga punya legalitas yang kuat,” katanya.

Lewat panja sawit, Komisi IV akan mendorong pemerintah supaya dana-dana sarana dan prasarana, pelatihan untuk petani yang masih sedikit bisa digunakan secara optimal. Selama ini DPR tidak bisa mengontrol dana BPDPKS, lewat Panja Sawit hal ini akan diperbaiki.

Hal lain dalam UU Cipta Kerja juga adalah memungkinkan dibangun PKS tanpa kebun jika di suatu daerah, areal petani swadaya cukup luas dan tidak tertampung oleh PKS yang ada. PKS tetap harus melakukan kemitraan dengan petani.

UU ini juga membuka penyelesaian pekebun dalam kawasan hutan. Masalah ini harus segera diselesaikan karena banyak PKS yang tidak mau menampung TBS dari kawasan ini.

Arif Rosyadi, Ketua SPKS Seruyan meenyatakan petani perlu pendampingan untuk penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas lewat pelatihan sehingga bisa menerapkan GAP, pengadaan saprodi seperti bibit dan pupuk, pemetaan lahan yang pada ujungnya pendampingan petani untuk mencapai keberlanjutan dengan sertifikasi ISPO dan RSPO. SPKS Seruyan sangat menaruh perhatian terhadap semua masalah ini dan sudah membuat beberapa program pelatihan.

Jaka Suherman, Ketua SPKS Kotawaringin Barat menyatakan sangat banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk mendorong petani menuju keberlanjutan. Perlu dukungan politik pemerintah.

(Visited 343 times, 1 visits today)