Kapuas Hulu, mediaperkebuan.id – Perhimpunan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI) bersama Media Perkebunan dengan dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Teknis Petani Sawit bertema “Pengembangan Sawit untuk Kesejahteraan Masyarakat di Daerah 3T” di Hotel Grand Banana, Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Jumat (31/10).
Kegiatan ini dihadiri lebih dari 150 peserta yang terdiri dari petani sawit mandiri, kepala desa, perwakilan koperasi, penyuluh, serta tokoh masyarakat. Antusiasme peserta begitu tinggi beriringan dengan semangat masyarakat Kapuas Hulu untuk menanam sawit.
Sekretaris Jenderal POPSI sekaligus Pemimpin Media Perkebunan, Hendra J. Purba, menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak terutama DPRD Kapuas Hulu dan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu yang turut mendorong terlaksananya kegiatan ini.
“Luar biasa antusiasmenya. Dengan waktu persiapan yang singkat, kegiatan ini bisa berjalan berkat dorongan dari Bapak Ketua DPRD dan Bapak Bupati. Target kami 150 peserta karena kapasitas gedung terbatas, padahal banyak yang masih ingin ikut,” ujar Hendra.
Dalam kesempatan tersebut, Hendra menekankan pentingnya penggunaan benih legal dan bersertifikat mengingat masih banyak petani sawit di Kapuas Hulu yang menggunakan benih palsu. Ia berharap agar petani tidak tergiur bibit murah yang beredar tanpa label resmi karena berisiko gagal panen dan merugikan petani dalam jangka panjang.
“Saat ini ada 21 produsen benih sawit resmi yang telah terdaftar. Kami berharap petani dapat menggunakan benih legal agar tidak mengalami kerugian yang pernah terjadi di daerah Sumatera,” tambahnya.
Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto menyampaikan bahwa pengembangan sawit di daerah 3T seperti Kapuas Hulu memiliki tantangan dan potensi yang besar. Secara geografis, wilayah ini memiliki lahan luas dan tanah yang subur, namun keterbatasan infrastruktur, akses pasar, dan teknologi menjadi hambatan utama.
“Kapuas Hulu punya lahan luas dan banyak masyarakat yang sedang semangat untuk menanam sawit. Namun, keterbatasan infrastruktur, akses pasar, dan kapasitas teknologi menjadi tantangan. Karena itu, pengembangan sawit berkelanjutan adalah jalan tengah antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan,” jelas Darto.
Ia menambahkan bahwa POPSI berkomitmen menjadikan petani sawit sebagai aktor utama dalam rantai nilai industri sawit nasional bukan sekadar penerima harga. POPSI berkomitmen memperkuat kapasitas petani melalui pelatihan teknis, penguatan koperasi yang transparan, dan fasilitasi sertifikasi berkelanjutan seperti ISPO.
“Kita ingin petani menjadi bagian dari proses produksi yang bernilai tambah. Caranya melalui penguatan koperasi yang transparan, akses permodalan yang tepat guna, dan sertifikasi berkelanjutan seperti ISPO,” tegasnya.
Dari sisi pemerintah daerah, Ketua DPRD Kapuas Hulu, Yanto, S.P. menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan petani sawit rakyat. Ia juga mengakui baru memahami peran strategis BPDP dalam pembinaan petani setelah berkoordinasi dengan POPSI dan Media Perkebunan.
“Kami mendukung penuh kegiatan ini. Sebagian besar petani di Kapuas Hulu belum mengetahui bagaimana bibit unggul yang bersertifikat, bagaimana budidaya dengan standar agronomi yang baik, serta program dari BPDP seperti PSR, Sarpras, dan SDM,” jelas Yanto.
Ia menilai sektor sawit rakyat di Kapuas Hulu masih tergolong kecil dan belum optimal dikembangkan untuk mendorong ekonomi masyarakat.
“Harus ada langkah strategis untuk memperkuat petani agar tidak tertinggal. DPRD hadir untuk memastikan kebijakan berpihak kepada rakyat,” tambahnya.
Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, S.H., M.H. yang hadir membuka kegiatan secara resmi turut menyampaikan bahwa sektor sawit memiliki peran strategis bagi ekonomi daerah dan nasional. Namun, ia mengingatkan agar pengembangannya tetap memperhatikan tata ruang dan kelestarian lingkungan.
“Kapuas Hulu ini luasnya 31.328,16 km², dengan 56 persen merupakan kawasan hutan lindung dan konservasi. Jadi hanya sekitar 20 persen lahan yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan dan pertanian,” jelas Bupati.
Lebih lanjut, Fransiskus Diaan juga mengingatkan masyarakat agar tidak membeli bibit sawit ilegal karena akan merugikan petani di masa depan. Bibit yang tidak bersertifikat berisiko tidak berbuah atau menghasilkan TBS yang rendah.
“Masyarakat harus berhati-hati. Jangan membeli bibit ilegal karena bisa merugikan. Gunakan bibit yang berlabel dan bersertifikat karena walaupun sedikit lebih mahal hasilnya jauh lebih baik,” pesannya.
Fransiskus Diaan menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu siap bersinergi dengan berbagai pihak mulai dari petani, koperasi, perusahaan, hingga lembaga pendukung seperti BPDP dan POPSI untuk mewujudkan tata kelola sawit yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Bupati juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, investor, dan petani rakyat untuk memanfaatkan lahan-lahan tidak produktif menjadi lahan sawit berkelanjutan.
“Kami ingin sawit di Kapuas Hulu bukan hanya menguntungkan secara ekonomi, tapi juga memberi manfaat sosial, budaya, dan lingkungan. Mari kita kembangkan sawit dengan cara yang bijak agar menjadi sumber kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keutuhan alam Kapuas Hulu,” pungkasnya.
