Lembang, mediaperkebunan.id – Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian menggelar pertemuan strategis bersama para penyedia benih tanaman perkebunan guna membahas Strategi dan Langkah Percepatan Produksi Benih Tanaman Perkebunan Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini berlangsung pada 12–14 Januari 2026 di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Kayuambon, Lembang, Bandung.
Pertemuan ini menjadi langkah awal pemerintah untuk memastikan ketersediaan benih perkebunan secara berkelanjutan, sekaligus menghindari kekosongan pasokan pada periode tanam mendatang. Pemerintah bahkan menargetkan kontrak pengadaan benih hingga Rp2 triliun yang harus sudah dilakukan sejak Januari 2026.
Ditjenbun Percepat Produksi Benih Perkebunan, Jamin Terserap dan Produsen Aman
Plt. Direktur Jenderal Perkebunan, Dr. Abdul Roni Angkat, S.TP., M.Si, menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan memberikan kepastian kepada para produsen benih bahwa seluruh benih yang tersedia akan terserap oleh pemerintah.
“Saya ingin di bulan-bulan awal ini semua sudah bisa meyakinkan kami bahwa ketersediaan benih untuk periode tanam yang dimaksud tersedia. Karena itu saya sampaikan kepada Direktur Perbenihan dan PPK, silakan sesuai dengan kemampuan teman-teman semua, kita akan atur benihnya,” ujar Roni membuka acara.
Roni menjelaskan bahwa kontrak pengadaan benih dapat dilakukan dengan skema waktu mulai dari tiga bulan hingga 12 bulan, sesuai kebutuhan periode tanam. Namun, ia menekankan bahwa seluruh kontrak harus sudah disepakati sejak Januari.
“Secara kontrak di Januari harus dikontrak semua. Saya yakin bapak ibu akan merasa aman karena benih yang akan disediakan pasti akan diatur oleh kita. Tinggal kita menuntut kewajiban bahwa benih disediakan tepat pada waktu tanam,” tegasnya.
Roni juga menyampaikan optimisme bahwa Indonesia justru mengalami kekurangan benih perkebunan, sehingga semua benih yang tersedia di lapangan dipastikan akan diserap.
Skema Baru Produksi Benih: Risiko Produsen Lebih Ringan dan Jamin Keberlanjutan Program
Direktur Perbenihan Perkebunan, Ebi Rulianti, menjelaskan bahwa koordinasi intensif selama tiga hari ini bertujuan menyamakan persepsi antara pemerintah dan produsen benih, sekaligus memastikan kesiapan persyaratan kemitraan.
“Hari ini dan dua hari ke depan kita melakukan koordinasi untuk percepatan produksi benih tanaman perkebunan, supaya produsen tahu persyaratan apa saja yang harus disiapkan saat menjadi mitra pemerintah,” jelas Ebi saat diwawancarai langsung oleh Media Perkebunan pada hari Senin (12/1/2026).
Menurut Ebi, Menteri Pertanian menargetkan agar kontrak minimal Rp2 triliun sudah terealisasi pada Januari, demi menjamin keberlanjutan program. Skema baru juga dilakukan untuk menghindari pola lama, di mana pengadaan benih baru berjalan pada pertengahan tahun.
“Kalau dari Januari sampai Juni terjadi kekosongan, dikhawatirkan tingkat kepercayaan publik, termasuk dari Kementerian Keuangan, menjadi terganggu. Karena itu kita buat kontrak panjang dengan pengawasan berkala,” ujarnya.
Ebi juga menekankan bahwa produksi benih perkebunan memiliki siklus panjang, dengan puncak panen umumnya terjadi pada Juni–Juli. Oleh karena itu, kontrak sejak awal tahun menjadi kunci agar produksi dapat berjalan konsisten.
Dalam kesempatan tersebut, Ebi memaparkan skema baru produksi benih perkebunan yang dinilai lebih adil bagi produsen. Jika sebelumnya pemerintah membeli benih dalam kondisi siap salur, kini pemerintah terlibat sejak awal proses produksi.
“Tanaman perkebunan itu harus diproduksi setahun sebelumnya. Di skema baru ini, pemerintah ikut membiayai pembutiran, pemeliharaan, hingga siap salur. Jadi setiap fase yang selesai langsung dibayar, risikonya jauh lebih minimal dibanding pengalaman sebelumnya,” jelasnya.
Untuk tahun 2026, Ditjenbun melanjutkan produksi benih komoditas strategis seperti tebu, kopi, kelapa, dan kakao. Khusus kakao, Ditjenbun menargetkan tambahan produksi hingga 50.500 hektare atau sekitar 50,5 juta batang, yang ditargetkan siap disalurkan dalam tahun berjalan.
Produsen Benih Sambut Positif Skema Baru
Skema baru ini mendapat respons positif dari para produsen benih. Solehudin, dari CV Zaloha Riau, menyampaikan bahwa program ini sangat membantu produsen sekaligus masyarakat sekitar. “Untuk kelapa, alhamdulillah kegiatan intermediate 1,5 bulan di akhir 2025 berjalan baik dan akan dilanjutkan sampai siap salur. Kami berterima kasih kepada Kementerian Pertanian dan Ditjenbun yang sudah men-support masyarakat untuk mendapatkan hasil ekonomi yang lebih baik,” ungkap Solehudin.
Solehudin menambahkan bahwa program ini juga berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja lokal. “Dari program ini kami bisa menyerap tenaga kerja masyarakat. Untuk kopi Liberika Meranti, kami berharap pemerintah bisa mengalokasikan khusus untuk Provinsi Riau karena komoditas ini cocok di daerah kami,” ujarnya.
Solehudin berharap pada 2026 penyaluran benih kopi Liberika Meranti dapat berjalan optimal, sehingga manfaat anggaran benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Dengan kontrak panjang, skema produksi bersama, dan komitmen anggaran yang kuat, Ditjenbun optimistis percepatan produksi benih perkebunan 2026 akan menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan sektor perkebunan nasional.
