Jakarta, mediaperkebunan.id – Proses distribusi biodiesel 40 (B40) berbasis minyak kelapa sawit ke berbagai wilayah harus di pastikan Pemerintah benar-benar dalam keadaan siap.
“Di samping itu, teknologi kendaraan pun juga harus jelas agar kendaraan terkait bisa mengonsumsi B40,” kata anggota Komisi XII DPR RI, Jalal Abdul Nasir, seperti di kutip Media Perkebunan dari laman resmi DPR-RI, Rabu (15/1/2025) pagi.
Polisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini mengaku menyambut baik penerapan biodiesel B40 mulai Januari 2025. Namun, pria yang akrab di sapa Haji Jalal ini menyoroti kesiapan infrastruktur dan potensi dampak sosial.
“Langkah ini positif untuk emisi, tetapi pemerintah harus memastikan kesiapan distribusi dan teknologi kendaraan,” ujar Haji Jalal.
Politisi Fraksi PKS ini memaparkan bahwa banyak kendaraan di Indonesia yang justru belum di rancang untuk bahan bakar minyak (BBM) dengan kandungan nabati tinggi seperti B40.
Karena itu, Haji Jalal meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprioritaskan ujicoba penggunaan B40 ke berbagai kendaraan secara menyeluruh.
“Kendaraan yang tidak kompatibel dapat mengalami kerusakan mesin, ini harus di cegah sejak dini,” tambahnya.
Sebagai solusi, Haji Jalal mengusulkan agar Pemerintah melakukan pengembangan infrastruktur distribusi yang berbasis digital, yaitu Internet of Things.
“Dengan teknologi IoT (Internet of Things), distribusi biodiesel dapat dipantau secara real-time, mencegah penyelewengan dan mempercepat penyaluran ke daerah-daerah terpencil,” sarannya.
Kebijakan B40 yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 341 Tahun 2024 di harapkan dapat meningkatkan kuota biodiesel menjadi 15,6 juta kilo liter pada 2025.
Kebijakan ini bertujuan menekan emisi karbon sekaligus mengurangi impor solar, namun pelaksanaannya membutuhkan pengawasan yang ketat.
Selain itu, edukasi kepada masyarakat dan pelaku industri juga penting agar seluruh pihak memahami manfaat sekaligus tantangan implementasi B40. Dengan koordinasi yang solid antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, target energi terbarukan ini diharapkan dapat dicapai secara maksimal.
