Yogyakarta – Berbagai cara terus dilakukan oleh ngara luar agar komoditas perkebunan di Indonesia tidak bisa maju, hal ini karena jika perkebunan di Indonesia maju akan akan menbahayakan bagi negara lainnya dan bisa mempengaruhi ekonomi dan komoditas lainnya di negaranya.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Bambang saat pembukaan Rapat Koordinasi di Yogyakarta.

Lebih lanjut, menurut Bambang pengkerdilan terhadap komoditas perkebunan di Indonesia dapat terlihat dari berbagai kebijakan yang memperhambat masuknya hasil perkebunan asal Indonesia ke negaranya. Diantaranya kelapa sawit mulai dari aturan sustainable (keberlanjutan), kakao mulai dari aturan fermentasi dan non fermentasi, dan lainnya.

Melihat hal tersebut maka yang harus dilakukan yaitu menyatukan kekuatan antara pelaku usaha, petani, hingga pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah (Pemda). “Kalau semua bersatu maka perkebunan akan kuat dan tidak akan tergoyahkan. Sehingga tidak ada yang bisa menghalangi prioritas perkebunan sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat,” jelas Bambang.

Tidak hanya itu, menurut Bambang dengan adanya kerjasama di semua lini bisa meningkatkan produktivitas petani mandiri. Contohnya kakao, potensi produktivitas bisa mencapai 4 ton/hektar/tahun, sementara saat ini produktivitas petani kakao hanya 500 kg/hektar/tahun. Lalu pada kelapa sawit milik petani mandiri produktivitas tanadan buah segar (TBS)-nya hanya berkisar anatar 16 – 18 ton/hektar/tahun, padahal seharusnya bisa mencapai 36 ton/hektar/tahun.

“Sehingga dengan melakukan kerjasama bukan tidak mungkin akan meningkatkan produktivitas petani pekebun, hal ini karena mayoritas lahan perkebunan dikuasi oleh petani mandiri,” himbau Bambang.

Lebih lanjut, Bambang mengakui, dengan kondisi seperti saat ini Ditjen Perkebunan tidak akan bisaberbuat apa-apa tanpa dukungan lainnya yaitu perusahaan selaku pengolah hasil petani, dan Pemda selaku bapak petani di daerah-daerah.

“Kita tidak akan bisa melakukan pa-apa tanpa dukungan Pemda dan perusahaan pengelola bahan baku dari petani. Karena jika semua bekerja sendiri-sendiri maka akan mudah dipecah-belah, dan itu akan memudahkan dalam mengkerdilkan perkebunan di Indonesia,” pungkas Bambang. YIN